Iklan

JP Morgan Sebutkan Ada Dua Kunci untuk Pemulihan Ekonomi Indonesia, Ini Dia

12/10/2020, 14:49 WIB Last Updated 2020-12-10T07:49:36Z
masukkan script iklan disini

JPMorgan Chase & Co. adalah sebuah firma sekuritas, perbankan investasi dan perbankan eceran global Amerika Serikat. /Instagram.com/@jpmorgan.

FOKUS HUKUM
- Salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia, J.P. Morgan, merilis hasil analisa mengenai prospek perekonomian Indonesia di tahun 2021.


Analisa tersebut menunjukkan optimisme perekonomian Indonesia tahun depan dipekirakan akan tumbuh sebesar 4 persen, ditopang oleh pertumbuhan konsumsi sebesar 2.2 persen, investasi 1.2 persen dan net ekspor sebesar 0.7 persen.


J.P. Morgan lantas mengungkapkan dua faktor penentu sebagai kunci pemulihan ekonomi Indonesia, yaitu perkembangan vaksin Covid-19 sebagai key drivers, dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang akan mendorong sentimen positif sehingga aliran dana asing akan masuk kembali ke Indonesia. 


Atas poyeksi J.P. Morgan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan apresiasinya.


“Sumber dari persoalan adalah masalah kesehatan, dimana kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan (sosial dan ekonomi) menurun, sehingga game-changer -nya adalah vaksiniasi,” ujar Airlangga di Jakarta, Rabu, 9 Desember 2020.


Menurutnya, vaksinasi akan menyelesaikan dua persoalan sekaligus, kesehatan dan kepercayaan publik untuk kembali beraktivitas dan berkegiatan sosial.


Dengan hadirnya 1.2 juta dosis vaksin di Indonesia (salah satu negara di ASEAN yang pertama mendapat vaksin), memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat, karena Pemerintah berhasil mendapatkan akses terhadap vaksin yang sudah dirintis sejak awal pandemi di Maret 2020 yang lalu.


Di sisi lain, kata Menko Perekonomian, pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja merupakan reformasi struktural yang sudah lama ditunggu dan diyakini sebagai akselerator pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang salah satu tujuan utamanya untuk mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pemberian kemudahan berusaha dan investasi.


“Penciptaan lapangan kerja sangat mendesak untuk dilakukan, karena 70 juta dari 130 juta angkatan kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal. Apalagi Indonesia memiliki potensi bonus Demografi dalam 10 – 15 tahun ke depan, sehingga peningkatan investasi sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja,” papar Menko Airlangga. 


Saat ini penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Cipta Kerja terus dilakukan dengan membuka partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan  seluas-luasnya.  


Dukungan koordinasi yang kuat antara parlemen dan pemerintah, juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja.  


J.P. Morgan dalam laporannya juga memproyeksikan pasar bursa Indonesia akan terus tumbuh positif didorong oleh kegiatan ekonomi yang mulai pulih kembali, dengan dukungan stimulus pemerintah dan implementasi Undang Undang Cipta Kerja.  


Saat ini, ekonomi Indonesia terus menunjukkan tren pemulihan setelah sempat terkontraksi sebesar -5.32% (YoY) pada triwulan kedua 2020, dan membaik pada triwulan ketiga menjadi -3.49% (YoY), atau tumbuh sebesar 5.5% (QtoQ). 


Beberapa sektor yang diprediksi akan menjadi kunci pemulihan ekonomi adalah sektor keuangan, infrastruktur / industri, dan korporasi berbasis ekonomi digital sebagai katalisator jangka menengah.  


Indonesia diyakini akan mengalami booming ekonomi digital dan korporasi berbasis teknologi masa depan.  


Menurut data Kemenko Perekonomian, ekonomi internet Indonesia saat ini mempunyai kapasitas USD 50 Miliar yang terdiri dari 5% dari PDB dan lebih dari 10% kapitalisasi pasar saham, yang memiliki salah satu pertumbuhan tercepat di dunia.  


Saat ini, Indonesia merupakan rumah dari 5 unicorn (Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO) yang diyakini akan menjadi katalisator investasi sebagai the new economy. 


Sementara  itu, Pemerintah Indonesia juga tengah mempersiapkan Lembaga Pengelola Investasi yaitu Sovereign Wealth Fund (SWF) yang diyakini dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur. 


“Saat ini Pemerintah sedang finalisasi 3 RPP terkait SWF, yaitu RPP Lembaga Pengelola Investasi (LPI), RPP Modal Awal LPI dan RPP Perlakuan Perpajakan LPI."


"LPI akan mengelola investasi, sehingga akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan,” pungkas Airlangga. (rad)

Komentar

Tampilkan

Other Stories