Iklan

Warga Jakarta yang Tolak Rapid Tes akan Kena Sanksi Denda

11/24/2020, 09:01 WIB Last Updated 2020-11-24T02:01:35Z
masukkan script iklan disini

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Riza Patria. /Instagram.com/@bangariza/

FOKUS HUKUM
- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengingatkan soal ancaman sanksi denda bagi masyarakat yang menolak untuk menjalani tes rapid maupun tes swab. Aturan tersebut tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19


Dalam Perda tersebut, kata Ariza, masyarakat yang menolak melakukan rangkaian tes kesehatan untuk mendeteksi penyebaran virus corona akan dikenakan denda sebesar Rp5 juta.


“Terkait soal swab memang ada ketentuan di Perda tidak boleh menolak, termasuk divaksin juga ada perturannya. Dendanya maksimal Rp 5 juta. Bahkan kalau ada tindakan kekerasan (dendanya) bisa sampai Rp 7 juta,” ungkap Ariza ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin, 23 November 2020.


Ariza pun mengimbau kepada masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam kerumunan massa dan berpotensi terjadinya penularan Covid-19 untuk dapat segera mengikuti tes kesehatan.


“Kami dari Pemprov, Dinkes akan terus berupaya agar seluruh masyarakat yang ada dalam kerumunan yang berpotensi ada kejala terpapar virus corona kita akan minta tes,” tuturnya.


Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menggelar rapid tes massal secara gratis di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari mulai 22 hingga 24 November 2020. (pmj)


Komentar

Tampilkan

Other Stories