Iklan

11/01/2020, 19:17 WIB Last Updated 2020-11-01T12:17:12Z
masukkan script iklan disini

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. (Foto: photo.reqnews.com)

Fokushukum.com, Jakarta - Sangkaan Pasal 6 ayat (1) a UU Tipikor terhadap tersangka korupsi eks politikus NasDem Andi Irfan Jaya terancam batal atau dihapuskan dari rencana dakwaan, Pasal 6 huruf a UU Tipikor itu berisi tentang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.


Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menduga, penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus tak mau melanjutkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA) karena Joko S Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.


“Inikan pasalnya relevan dengan kasus ini. Berkaitan ada atau tidak hakim yang ‘dilobi’ itu tugas penyidik untuk menelusurinya. Dugaanya saja gratifikasi pengurusan fatwa di MA. Kalau dicabut berarti kasusnya sudah sampai di sini saja atau mau dilokalisir saja,” kata Boyamin, saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2020).


Menurut dia, fatwa itu merupakan produk dari sebuah institusi yang berkaitan dengan hakim. Maka, Pasal 6 UU Tipikor itu mengatur mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang kepada hakim untuk mempengaruhi proses hukum suatu perkara. 

     

“Mestinya itu tetap ditampilkan sampai di surat dakwaan. Setidaknya, pasal itu diterapkan dulu dalam surat dakwaan. Sembari penyidik mencari bukti-nya. Berkaitan bagaimana vonisnya nanti, biarlah hakim yang menentukan,” jelasnya.


Mestinya, lanjut Boyamin, penyidik mencari informasi terkait apakah ada komunikasi pada tersangka ke oknum hakim dan jajarannya. Penyidikan itu bisa membuat terang perkara ini.


“Juga mencari alat bukti yang lebih lengkap. Di situ mestinya belum dilakukan penyidikan dicoba dilacak segala macamnya ditanya beberapa ke pihak terkait. Tidak mungkin penyidik kalah dengan media massa yang bisa menelusuri lebih jauh terkait fakta-fakta kasus ini,” beber Boyamin.


Namun, lanjutnya, jika dalam fakta persidangan kelak terbukti ada keterlibatan hakim dalam kasus ini, Boyamin berpandangan, penyidik tak lagi bisa memproses kasus itu. Sebab, perkara itu sudah berjalan di pengadilan.


“Ini juga sama dengan tak dakwaan Jaksa Pinangki. Tidak ada Pasal 12 A UU Tipikor. Ada apa? Apakah kasus ini mau distop sampai di sini saja,” tandas Boyamin.


Terkait hal ini, Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung, Ali Mukartono pernah menerangkan, Pasal 6 terhadap Andi Irfan itu, bukan dihilangkan. Tetapi, kata dia, tak dapat diterapkan, karena hasil penyidikan tak menemukan bukti adanya pemberian suap, gratifikasi terhadap hakim.


“Kalau tidak ada buktinya, buat apa (dipakai dalam dakwaan, red),” kata Ali, beberapa waktu lalu. 

  

Untuk diketahui, politikus Nasdem tersebut, akan didakwa dengan dua sangkaan primer dan subsider. Primer pertama, Penuntut Umum akan mendakwa Andi Irfan dengan sangkaan Pasal 5 ayat 2 Juncto Pasal 5 ayat 1  a UU Tipikor Juncto Pasal 56 ke-1 KUH Pidana. Primer kedua, Penuntut Umum menyangka dengan Pasal 11 UU Tipikor. Adapun dalam dakwaan subsider pertama, penuntut umum menggunakan Pasal 15 Juncto Pasal 5 ayat 1 a UU Tipikor. Subsider kedua, Pasal 15 Juncto Pasal 13 UU Tipikor.


Sangkaan ini berbeda ketika penyidik menetapkan Andi Irfan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kala itu, penyidik tak hanya menetapkan Andi Irfan sebagai tersangka pemberian suap dan gratifikasi, serta permufakatan jahat dalam Pasal 5 dan Pasal 15 UU Tipikor. Tetapi, penyidik juga menggunakan sangkaan dalam Pasal 6 ayat (1) a UU Tipikor. (rri)

Komentar

Tampilkan

Other Stories