Iklan

Benarkah Ada Kesepakatan AS Bangun Pangkalan Militer di Natura

11/01/2020, 20:01 WIB Last Updated 2020-11-01T13:01:29Z
masukkan script iklan disini

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. (Foto: pbs.twimg.com)


Fokushukum.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membantah adanya tudingan penandatanganan bersama antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengenai Kepulauan Natuna yang akan dibangun pangkalan militer AS.


"Tidak ada itu kesepakatan bersama antara Indonesia dan AS soal Kepulauan Natuna. Indonesia tetap memegang teguh politik luar negeri bebas aktif," tegas Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/10/2020).


Dengan politik luar negeri bebas aktif ini, kata Hasanuddin, tidak mungkin ada pangkalan militer negara manapun di Indonesia. Namun, Indonesia siap bekerja sama dengan negara manapun di wilayah NKRI termasuk di Kepulauan Natuna.


"Seluruh wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan  untuk bekerjasama dengan negara lain asal dapat memberikan manfaat bagi negara  dan bangsa dan bukan membangun pangkalan militer asing," ujarnya.


Politisi dari F-PDI Perjuangan itu juga mempertanyakan Menlu AS Mike Pompeo yang berbicara soal isu-isu negara lain termasuk di Indonesia. Terlebih, Pompeo sempat menyinggung  isu komunis yang sedang menjadi pro dan kontra di dalam negeri.


"Saya pertanyakan mengapa Pomeo menyinggung isu komunis. Padahal di negara asalnya di AS , komunis sudah tidak dijadikan isu politik lagi. Ada apa?" ujarnya.


Menurutnya, melontarkan isu tanpa argumentasi yang jelas hanya akan menimbulkan keresahan di antara masyarakat Indonesia, bekerja sama di bidang ekonomi akibat pandemi virus corona akan lebih bermanfaat untuk kehidupan kedua negara. "Patut dipertanyakan maksud Pomeo menyinggung isu komunis itu untuk apa. Dasarnya apa," ujar dia.


Sisi lain, Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak mudah terkecoh dengan memihak salah satu blok atau negara yang sedang berseteru. "Indonesia konsekuen dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif," tandasnya. (dpr)

Komentar

Tampilkan

Other Stories