Iklan

Soal Mosi Tidak Percaya, Indonesia Bukan Negara Parlementer

10/15/2020, 16:01 WIB Last Updated 2020-10-15T09:01:23Z
masukkan script iklan disini

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. (Foto: Instagram @tbhasanuddin)

Fokushukum.com, Jakarta
- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai, jargon kalimat 'Mosi Tidak Percaya' yang diserukan pengunjuk rasa dalam aksi menolak UU Cipta Kerja seperti ungkapan 'Jaka Sembung Naik Ojek, Enggak Nyambung Jek'.


"Ini seperti ungkapan Jaka Sembung Naik Ojek, Enggak Nyambung Jek. Mosi tidak percaya ini berlaku di negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial bukan parlementer," kata Hasanuddin dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Kamis (15/10/2020).


Dia pun menegaskan, kalimat mosi tidak percaya yang didengungkan demonstran juga tidak dapat melengserkan Presiden Joko Widodo.


Sebab, terang Hasanuddin, sistem presidensial memiliki mekanisme berbeda dari sistem parlementer untuk melengserkan kepala pemerintahan.


"Tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat. Proses pemakzulan presiden cukup sulit. Jadi kita kita tidak kenal sistem parlementer," tukasnya. (rad)

Komentar

Tampilkan

Other Stories