Iklan

Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin

10/19/2020, 15:43 WIB Last Updated 2020-10-19T08:43:19Z
masukkan script iklan disini

Presiden RI, Joko widodo dan Wakil Presiden Ri KH Maruf Amin. (Foto : Instagram @jokowi.amin)

Fokushukum.com
- Saya lihat banyak yang perlu dibenahi soal crisis management (krisis manajemen), dan making decision (membuat keputusan).


Memang saat ini tersandera dengan UU Omnibus Law Cilaka. Saya lihat ini baik tapi di saat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 Undang-undang yang digabung.


Perlu juga Jokowi menegur keras para bawahannya dan perlunya me-reshuffle menteri yang berkinerja buruk.


Ada harapan dengan UU turunan Omnibus Law. Undang-undang ini di buat untuk kepentingan akyat bukan kepentingan legislator.


Kadang good (baik) tapi belum best (terbaik) ataupun paling baik (better). Dalam ini istilah Vox Populi (suara rakyat) perlu didengari


Saya yakin jika Preaiden mendengar keluh kesah dan jeritan rakyat kelompok grassroot atau kaum marjinal maka negara akan aman, damai dan sejahtera.


Memang komunikasi publik agak lemah dan perlu dirubah. Untuk Jubir jangan semua bicara. Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara.


Baru para kabinetnya harus tahan diri. Jangan bicara bukan tupoksinya.


Justru itu, komunikasi antar lembaga dan publin perlu diperkuat. Kan ada pakar komunikasi Effendi Ghazali, Prof Tjipta Lesmana dan Emrus Sihombing. Penting juga melibatkan mereka.


Soal pembangunan sudah baik tapi saat ini saran saya kalau bisa fokus ke penanganan Covid-19 ketimbang infrastruktur. Baru perkecil berutang pada World Bank.


Saya sarankan Maruf Amin sebagai Wapres perlu dilibatkan juga baik ide dan pemikiran.


Jokowi perlu bangun tim yang solid; perlu adanya open bureaucratic system (sistem keterbukaan birokrasi), transparancy system untuk menjadikan good and clean goverment.


Membangun infrastruktur saya nilai sudah sangat baik mulai dari bandara, jembatan dan jalan. Tapi saat ini saran lebih baik fokus ke pandemi corona.


Bagi saya periode pertama itu bagus sebetulnya tinggal melanjutkan.


Pentingnya focus and commitment (fokus dan komitmen).


Untuk UU Ciptaker perlu lagi dipelajari oleh para staf ahli Presiden mana yang bermasalah dan tidak, yang merugikan buruh dan elemen masyarakat yang lain.


Sebetulnya, kerja sama yang bagus Jokowi-JK periode lalu. Yang utama presiden jangan diatur oleh bawahannya. Mereka yang patuh pada perintah atasan.


Data BI yang dirilis Juli 2020, ULN Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800.


Pentingnya pemerintahan menekan Utang Luar Negeri. Pentingnya mendukung KPK dalam memberantas para mafia di Indonesia.


Public policy and goverment policy (kebijakan publik dan kebijakan pemerintah) harus sinkron dan seirama. Jangan tumpah tindih antara pusat dan daerah.


Tim ekonomi Jokowi perlu diperkuat. Lantaran menurut Lembaga Survei Indikator pada Februari 2020 atau sebelum virus corona ditemukan di Indonesia.


Hasilnya, hanya 24 persen responden yang menyebutkan kondisi ekonomi nasional buruk. Pada Mei, angka itu melonjak menjadi 81 persen.


Kalau tidak maka akan berdampak buruk.


Paling utama, mengedepankan kebijaksanaan dan kejujuran dalam bertindak.


Oleh : Jerry Massie, Pengamat Politik Political and Public Policy Studies.

Komentar

Tampilkan

Other Stories