Iklan

KMS Kecam Tindakan Brutal Kepolisian Terhadap Warga

10/15/2020, 16:12 WIB Last Updated 2020-10-15T09:12:11Z
masukkan script iklan disini

Polisi Berjaga saat aksi penolak UU Cipta Kerja. (Foto : Instagram @fiq0510)

Fokushukum.com, Jakarta
- Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras tindakan brutal aparat Kepolisian dalam penanganan aksi tolak Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja di berbagai wilayah Indonesia, pada 6-8 dan 13 Oktober 2020. 


Koalisi Reformasi Sektor Keamanan ini diisi oleh KontraS, Imparsial, Amnesty Internasional Indonesia, Public Virtue Institute, LBH Jakarta, Setara Institute, HRWG, Elsam, PBHI, LBH Masyarakat, Pil-Net, ICW dan LBH Pers.


"Keseluruhan peristiwa ini memperlihatkan kepoisian mengutamakan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force), termasuk kekerasan yang dilakukan anggota Kepolisian," kata Koalisi Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangan tertulis diterima RRI.CO.ID, Rabu (14/10/2020).


Berbagai peristiwa tersebut menambah panjang deretan peristiwa kekerasan polisi dalam menangani demonstrasi.


Sebab, Koalisi Reformasi Sektor Keamanan juga mencatat, pada tahun 2019, juga terjadi persitiwa serupa dalam aksi massa memprotes hasil pemilihan umum (pemilu), Mei 2019.


"Dan juga aksi damai para mahasiswa dan pelajar dalam gerakan Reformasi Dikorupsi pada bulan September 2019," kata Koalisi Reformasi Sektor Keamanan.


Brutalitas Kepolisian terbaru terjadi di Kwitang, kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (13/10/2020) malam kemarin.


Sekelompok Anggota Kepolisian secara serampangan menembakkan gas air mata kepada warga. Padahal, tidak ada ancaman signifikan hingga harus menggunakan kekuatan tersebut. Akibatnya warga menjadi korban.


Brutalitas itu menjadi sorotan penting dalam menjaga hak asasi manusia (HAM), dan tentunya perhatian Koalisi Reformasi Sektor Keamanan.


"Dalam kedua peristiwa tersebut, tercatat ratusan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Antara lain penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, tindak kekerasan, hingga penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan peluru karet, peluru tajam dan gas air mata. Akibatnya, tindakan


ini menyebabkan warga masyarakat mengalami memar, luka robek, bocor di kepala, muka bengkak dan bahkan korban jiwa," terang pernyataan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan.


Pembatasan akses informasi sampai penghalang-halangan akses bantuan hukum akibat tindakan tersebut, banyak orang ditangkap mengalami penyiksaan, tidak manusiawi, dan perlakuan buruk lainnya.


"Peristiwa kekerasan, dan penggunaan kekuatan berlebihan kepolisian terhadap aksi protes menolak UU Cipta Kerja adalah repetisi atas pola-pola brutalitas kepolisian pada peristiwa tersebut. Ini adalah sebuah kemunduran," ungkap Koalisi Reformasi Sektor Keamanan.


Padahal, menurut mereka, berbagai hukum yang ada, baik Undang-Undang maupun peraturan internal Polri sudah mengatur dengan tegas bahwa anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia.


"Bahkan, saat menindak orang yang melanggar hukum, Kepolisian tetap harus menghormati prinsip praduga tidak bersalah," kecam Koalisi Reformasi Sektor Keamanan.


Koalisi Reformasi Sektor Keamanan juga berpandangan, Kepolisian tidak dapat menggunakan alasan adanya provokasi, atau peserta aksi terlebih dahulu melakukan kekerasan sebagai justifikasi melakukan kekerasan balik.


"Tugas Kepolisian adalah memastikan pelaku tindak pidana diproses secara hukum, sementara memastikan masyarakat yang terlibat dalam aksi dilindungi hak-haknya. Lebih dari itu, Kepolisian harus menemukan pelaku utama dari provokasi tersebut agar hal serupa tidak terulang kembali di


masa yang akan datang," tegas koalisi itu menyampaikan.


Atas peristiwa yang terakhir, koalisi memandang terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa.


Pertama, penggunaan kekuatan berlebihan berupa kekerasan terhadap peserta aksi.


Menurut Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum.


Tetapi yang terjadi sebaliknya, anggota Polri justru menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk melukai massa aksi. Bahkan petugas kesehatan pun yang harusnya dihormati dan dilindungi, juga mengalami kekerasan  hal ini dialami relawan medis Muhammadiyah (13/10/2020).


Tindakan penganiayaan hingga luka-luka merupakan pelanggaran atas Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang- Undan Nomor 5 Tahun 1998.


Kedua, pembubaran massa aksi tidak sesuai dengan prinsip dan tahap-tahap penggunaan kekuatan. Masih menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2009, dalam menggunakan kekuatan anggota Polri haruslah mengedepankan prinsip proporsionalitas yang berarti penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman dan tingkat kekuatan yang ada.


Ketiga, penangkapan sewenang-wenang. Baik sebelum ataupun setelah aksi demontrasi terjadi, seringkali anggota Polri melakukan perburuan dan menangkap secara sewenang-wenang para massa aski, dengan dalih “pengamanan” padahal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acar


Pidana (KUHAP) tidak dikenal istilah pengamanan, yang ada ialah penangkapan.


Berikut ini tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan:


Alasan pengamanan ini, merupakan tipu daya Polisi untuk tidak menjalankan kewajibannya memenuhi syarat administratif dalam melakukan penangkapan. Perbuatan Polisi ini merupakan pelanggaran serius terhadap kemerdekaan seseorang.


Koalisi berpendapat tindakan kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan dapat terus terjadi disebakan tidak adanya penghukuman baik secara pidana dan etik terhadap aktor yang melakukan kekerasan dan atasan yang membiarkan kekerasan tersebut. 


Setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) aktor yang harus diminta pertanggungjawaban. Pertama, anggota Polisi yang melakukan tindak kekerasan. Kedua, anggota pengendali lapangan (komandan kompi atau komandan batalyon). Ketiga, komandan kesatuan sebagai pengendali teknis dan yang


keempat ialah Kapolda selaku  penanggungjawab pengendalian taktis. (rad)

Komentar

Tampilkan

Other Stories