Iklan

Soal Masiroh Kubro, MUI Jangan Dianggap Sebagai Gertak Sambal

9/10/2020, 09:46 WIB Last Updated 2020-09-10T02:46:11Z
masukkan script iklan disini

Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) saat di kantor MUI. (Foto : Asmapi)

Fokushukum.com, Jakarta
- Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi) meminta MUI segera menentukan waktu Masiroh Kubro dan menetapkan panglimanya. Tertunda-tertundanya penetapan ini bisa menjadi back fire (pukulan balik) terhadap MUI. Jangan sampai penguasa menganggap MUI hanya bisa bluffing (gertak sambal).


Presidium ASMaPi Edy Mulyadi mengatakan, rakyat dan ummat Islam Indonesia sudah tidak sabar menanti tindak lanjut dan bukti konkret dari maklumat MUI seputar masiroh kubro (aksi besar-besaran). Pasalnya, kejahatan penguasa terhadap negara dan rakyat indonesia, khususnya ummat Islam, sudah terlampaui banyak.


"Pemerintah, baik di  eksekutif, yudikatif, maupun legislatif secara berjamaah telah bekali-kali melanggar konstitusi. Mereka terang-terangan mengeluarkan peraturan dan perundangan yang melabrak pembukaan dan pasal2 di UUD 1945. Antara lain, disahkannya UU Minerba dan UU no.2/2020 tentang Covid. Selain itu juga ada RUU HIP, RUU BPIP, RUU Omnibus law. Semua itu tidak bisa dibiarkan. 


"Rakyat dan ummat benar-benar berharap MUI segera menentukan waktu masiroh kubro dan menetapkan panglimanya," ujar Edy saat bersama ASMaPi diterima Wakil Sekjen MUI, KH. Najamuddin Ramli, di kantor MUI, Rabu, 9 September 2020.


Menurut dia, jika MUI terus menunda-nunda penetapan masiroh kubro dan panglimanya, dikhawatirkan rakyat dan ummat yang tidak sabar akan bertindak sendiri-sendiri menghentikan kezaliman penguasa.


Pernyataan senada juga disampaikan Presidium ASMaPi lainnya, Rina Trianingsih. Dia mengatakan, ummat tidak bisa terlalu lama bersabar. Sebagai wadah para ulama yang sangat dihormati, MUI harus segera bersikap lebih tegas.


"ASMaPi kembali datang untuk menagih janji MUI. Jangan terlalu lama. Kesabaran ummat ada batasnya," tukas Rina yang juga Ketua Forum Banten Bersatu (Forbas). 


Menanggapi hal tersebut, KH Najamuddin menyatakan, menyangkut RUU HIP dan BPIP, sikap MUI sudah jelas. Tidak ada kompromi, MUI menolak total.


Tentang masiroh kubro dan panglimanya, lanjut Najamuddin, MUI sudah menggelar lima kali rapat khusus untuk membahas. Namun di internal MUI belum terjadi suara bulat. 


"Masih ada beberapa pimpinan MUI yang melankolis, banyak pertimbangan ini dan itu. Tapi KH Muhyiddin Junaedi bersama kami yang muda-muda, sudah sepakat. MUI harus menjawab harapan dan tuntutan ummat. Jadi, mohon sabarlah sedikit. Tunggu. Mudah-mudahan sebentar lagi ada kepastian. In sya Allah," ujar KH Najamuddin.


Pada kesempatan yang sama ustadz Maulana Poso Siregar mengatakan, pemerintah terlampau banyak menyakiti hati ummat Islam, baik melalui ucapan maupun kebijakannya. Menteri Agama, misalnya, berkali-kali pernyataannya menyudutkan dan mendiskreditkan Islam. Yang terbaru adalah tuduhannya, bahwa radikalisme masuk ke masjid-masjid melalui anak-anak good looking, yaitu mereka yang hafal quran, bahasa arab dan bacaan Qurannya bagus.


"Saya ingat Thariq bin Ziyad saat membebaskan Eropa. Ketika mendarat di pantai Selat Gibraltar, dia memerintahkan membakar kapal-kapal yang mengangkut pasukannya. Tidak ada opsi kembali bagi pasukan. Demikian juga dengan ummat saat ini. Pilihannya cuma dua, isy kariiman awmut syahidan (hidup.milia atau mati syahid)," pungkas Ust Maulana yang juga tokoh Tanjung Priok ini. (*/tim)

Komentar

Tampilkan

Other Stories