Iklan

JK Minta KPU Bikin Aturan Ketat Soal Mekanisme Pengumpulan Massa

9/21/2020, 15:11 WIB Last Updated 2020-09-21T08:11:45Z
masukkan script iklan disini

Jusfu Kalla saat acara donor darah di gedung BPMJ Polda Metro Jaya. (Foto : Instagram @donordarahjakarta)

Fokushukum.com, Jakarta
- Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang di tengah pandemi Covid-19. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) mengimbau KPU membuat aturan ketat terkait mekanisme pengumpulan massa di tengah pandemi Corona.


“Saya kira KPU harus bikin syarat-syarat berkumpul atau apa. Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat, misalnya kampanye hanya 50 (orang), tapi terjadi 200 (orang). Kalau terjadi kecenderungan itu, ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya,” ungkap JK di sela-sela acara donor darah di gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (19/9/2020).


Untuk diketahui, 33 Palang Merah Indonesia menggelar donor darah untuk ribuan anggota kepolisian di wilayah Polda Metro Jaya dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara.


Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Acara ini digelar selama 2 hari pada 18-19 September 2020.


JK meminta keselamatan dan kesehatan masyarakat lebih diutamakan pada kondisi saat ini. JK, yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), mengimbau agar Pilkada Serentak ditunda dulu hingga vaksin virus Corona ditemukan.


“Kalau memang sulit dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda Pilkada,” kata JK.


“Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan sampai vaksin ditemukan dan vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (penyebaran virus Corona),” katanya lagi melanjutkan.


Diberitakan sebelumnya, tuntutan untuk menunda terselenggaranya Pilkada terus muncul belakangan ini karena kasus virus corona (Covid-19) meningkat.


Salah satunya datang dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang meminta agar Pilkada 2020 ditunda. Alasannya, Komite I DPD RI khawatir atas kasus virus Corona (Covid-19) yang masih terus meningkat di Indonesia.


Di tengah tuntutan penundaan Pilkada, ada kabar mengejutkan dari penyelenggara pemilu, KPU. Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif Corona.


Hal tersebut diketahui saat tes swab yang dilakukan pada 17 September. Tes itu awalnya akan dipakai untuk persyaratan mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo.


Sementara itu, jumlah kasus positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia saat ini memang masih terus meningkat. Terhitung hingga Jumat (18/9/2020) kemarin, total kumulatif kasus Corona di Indonesia mencapai 236.519. (pol)

Komentar

Tampilkan

Other Stories