Iklan

Abaikan Netralitas, Pengamat Imbau Sanksi Tegas di Pilkada 2020

9/17/2020, 16:18 WIB Last Updated 2020-09-17T09:18:32Z
masukkan script iklan disini

DKPP Bersikap tegas kepada penyelenggara pemilu yang tidak netral, dan terbukti menggagalkan Bapaslon perseorangan di Pilkada 2020. (Foto : katadata.co.id)


Fokushukum.com, Jakarta
- Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanuddin, mengimbau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersikap tegas kepada penyelenggara pemilu yang tidak netral, dan terbukti menggagalkan bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan di Pilkada 2020.

Langkah tersebut dinilai akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DKPP.

"Yang penting ada  bukti kuat pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka DKPP wajib memberhentikan," kata Usni di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Selain itu, kata Usni, pemberian teguran juga harus diberikan kepada KPU yang melakukan pelanggaran ringan.


"Memang sejauh ada bukti ada kelalaian dan tidak profesionan  dari KPU dan badan pengawas pemlu maka harus ada sanksi," ujarnya.


Menurut Usni, terhambatnya sejumlah bapaslon perseorangan seperti di Pilkada Ketapang Yasir-Budi, Bandar Lampung Ike Edwin, Gunung Kidul, Purworejo, dan daerah lain bisa jadi karena dianggap ancaman bagi calon dari partai politik.


"Bapaslon perseorangan yang mempunyai basis massa kuat tentu berpotensi mengalahkan calon dari parpol di pilkada," urainya.


Ia menambahkan, saat ini dibutuhkan keberanian dari DKPP untuk memberi sanksi dari mulai pemecatan sampai teguran.


Sementara itu, kuasa hukum bapaslon perseorangan Yasir-Budi, Andi  Syafrani menuturkan, pihaknya sudah mendaftarkan gugatan ke Pngadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.


Menurut Andi, pihaknya telah mendaftarkan objek sengketa berupa berita acara yang dibuat oleh KPU Kabupaten Ktapang.


“Kami sudah diskusi dengan hakim PTTUN dan memang mereka belum memahami karena ini kan hal yang baru,” tegasnya.


Selain itu, ia  menilai KPU Ketapang tidak pernah melibatkan pihaknya dalam proses verifikasi ulang tambahan.


Akibatnya, banyak syarat dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).


Sedangkan, Komisioner KPU RI Viryan Aziz menyatakan syarat dukungan dari bapaslon perseorangan Yasir-Budi kurang setelah dilakukan verifikasi factual, dan dinyatakan TMS. (inf)

Komentar

Tampilkan

Other Stories