Iklan

Polrestro Depok Terapkan Disiplin Penggunaan Masker Bagi Anggota

8/19/2020, 16:08 WIB Last Updated 2020-08-19T09:08:52Z
masukkan script iklan disini

 

Masker merupakan alat pelindung diri dari Covid-19 yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat. (Foto : pixabay.com)

Foksuhukum.com, Jakarta – TNI dan Polri mulai melakukan pendisiplinan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Kegiatan ini digelar secara serentak di seluruh markasnya se-Indonesia, termasuk Polres Metro Depok.


Kapolrestro Depok, Kombes Pol Azis Andriansyah menyebut pihaknya akan melakukan operasi pendisiplinan protokol kesehatan selama dua hari, terutama dalam penggunaan masker di internal Mapolres. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya.

 

“Pendisiplinan penggunaan masker ini di mulai dari internal kepolisian, khususnya personil Polres Metro Depok dan jajarannya hingga terbawah,” ungkap Kombes Azis Andriansyah kepada wartawan, Selasa (18/8/2020).


Menurut Azis, pendisiplinan internal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020. Dimana Inpres mengatur soal kedisiplinan melakukan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.


Dalam melakukan operasi pendisiplinan itu, nantinya jajaran TNI melakukan pengecekan pendisplinan penggunaan masker di internalnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Provost Polrestro Depok dan Provost Polda Metro Jaya.


“Diharapkan dengan operasi pendisiplinan ini, bisa menekan laju penularan penyebaran Covid 19 di wilayah hukum Polres Metro Depok,” tukasnya.


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Inpres No 6/2020. Dalam Inpres tersebut, presiden meminta agar seluruh gubernur, bupati/wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19.


Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Sanksi berlaku bagi pelanggaran perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.


Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. (pol)

Komentar

Tampilkan

Other Stories