Iklan

KPU Tuntaskan Pencocokan Data Pemilih Pilkada 2020

8/21/2020, 10:03 WIB Last Updated 2020-08-21T03:03:25Z
masukkan script iklan disini

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis. (Foto : Instagram @viryanazis)

Fokushukum.com, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Azis, mengatakan pencocokan dan penelitian (coklit)  data pemilih Pilkada 2020 telah berakhir.


"Hasil coklit  sedang disusun oleh PPS (panitia pemungutan suara) sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 dalam bentuk daftar pemilih hasil pemutakhiran  atau DPHP," kata Viryan melalui keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2020).


Menurut Viryan, setelah  coklit ditetapkan, akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang terhadap DPHP, dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi.


DPHP untuk Pilwalkot dan Pilbup selanjutnya ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan untuk Pilgub, DPHP ditetapkan sebagai DPS di tingkat provinsi. DPS selanjutnya akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020.


"Sesuai regulasi kita, data pemilih ditetapkan nanti menjadi DPS dan DPT," ujarnya.


DPS bakal diumumkan pada 19 September 2020. Sejak DPS diumumkan hingga 28 September 2020, masyarakat dapat memberi tanggapan.  


 Sedangkan mereka yang belum terdaftar di DPS, dan sudah punya hak memilih dapat melaporkan ke penyelenggara Pilkada tingkat bawah.


“Bisa melapor ke PPS (tingkat desa/kelurahan), PPK (tingkat kecamatan), dan KPU kabupaten/kota," kata Viryan.


Hasil laporan akan ditindaklanjuti pada masa perbaikan DPS 29 September hingga Oktober 2020. DPS hasil perbaikan kemudian akan direkap dan ditetapkan menjadi DPT.


Selanjutnya, hasil penetapan DPT akan diumumkan pada 28 Oktober hingga 6 Desember 2020.


Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan catatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak memajang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam surat undangan untuk pemilih pada Pilkada Serentak 2020.


Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menemukan adanya NIK lengkap pada undangan pemilih saat KPU melakukan simulasi.


"Saya melihat soal data pribadi, saya melihat undangan atau C6 formulir masih tercatat nomor NIK-nya lengkap. Tentu kita harus berdiskusi ini, meski undangan ini sampai langsung ke pemilih, untuk sampai ke pemilih ini kan butuh tangan lain. Di-fotocopy atau diprint diberi oleh petugasnya," kata Afifuddin.


Menurut dia, NIK yang ditulis lengkap pada undangan pemilih berpotensi disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.


"Kekhawatiran kita akan data ini adalah begitu NIK-nya sangat lengkap semua yang tertulis ini, berbahaya untuk bisa dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ungkap Afifuddin.


Hal lain yang ditemukan, soal penggunaan sarung tangan yang membuat pemilih lebih lama di TPS. Kemudian penggunaan tisu yang tak mencerminkan kampanyenya hijau.


"Penggunaan tisu itu luar biasa, orang-orang pascacuci tangan, orang-orang abis kena tinta harus dibersihkan pakai tisu semua. Dan ini banyak sekali tisu yang dipakai," tegasnya.


Selain itu, disabilitas seperti tuna netra, juga kesusahan. "Sarung tangan meski plastik itu tak bisa membaca template di TPS," pungkasnya. (inf)

Komentar

Tampilkan

Other Stories