Iklan

Kejakgung Akhirnya Tetapkan Jaksa Pinangki Sebagai Tersangka

8/12/2020, 11:38 WIB Last Updated 2020-08-12T04:38:46Z
masukkan script iklan disini

 

Djoko Soegiarto Tjandra diapit jaksa Pinangki Sirna Malasari dan pengacara Anita Kolopaking (Foto : Jawapos.com)

Fokushukum.com, Jakarta – Hari ini, Kejaksaan Agung (Kejakgung) akan menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka terkait skandal buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra, pada Rabu (12/8/2020).


Hal itu diutarakan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang sudah menemukan dasar hukum yang kuat untuk menetapkan Pinangki sebagai tersangka.


“Sekarang sudah cukup alat buktinya,” kata Febrie di Jakarta, Rabu (12/8/2020).


Diketahui, pihak Kejaksaan Agung pada Selasa (11/8/2020) malam, telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di dua rumah milik Jaksa Pinangki Sirna Malasari, di daerah Kebayoran Baru dan Tebet, Jakarta Selatan.


Sebelumnya, Jampidsus Ali Mukartono sudah menjanjikan akan mengumumkan hasil paparan terkait pengungkapan dugaan pidana yang dilakukan Jaksa Pinangki. 

 

Hasilnya, Jaksa Pinangki pada 29 Juli 2020 lalu, akhirnya dicopot jabatannya selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejakgung. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) menyatakan, Pinangki melakukan pelanggaran berat kode etik dan disiplin Kejaksaan. Yaitu, melakukan perjalanan dinas luar negeri tanpa izin atasan ke Malaysia, dan Singapura sembilan kali sepanjang 2019.


Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Jamwas meyakini, dinas luar negeri ilegal Pinangki, untuk menemui Djoko Tjandra yang saat itu masih berstatus buronan. Djoko Tjandra, koruptor pengalihan hak tagih Bank Bali 1999 yang berhasil ditangkap Bareskrim Polri, di Malaysia (30/7/2020), setelah buron 11 tahun sejak 2009. 


Pinangki, pun diduga menerima uang dan fasilitas serta janji lain dari Djoko Tjandra. Atas dugaan itu, pada Selasa (4/8/2020), Jamwas melimpah LHP Pinangki, ke Jampidsus untuk meneruskan sangkaan pidana. (rad)



Komentar

Tampilkan

Other Stories