Iklan

Uji Kelayakan Cadep Gubernur BI Ditanya Strategi di Era Zaman Now

7/09/2020, 09:46 WIB Last Updated 2020-07-09T02:46:18Z
masukkan script iklan disini
 Anggota Komisi XI DPR RI, Mustofa. (Foto : Gesuri.id)

Fokushukum.com, Jakarta  - Pada rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada tiga Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) , Anggota Komisi XI DPR RI Mustofa bertanya kepada salah satu calon, Aida S. Budiman, mengenai langkah apa yang akan dipilih untuk perluasan pilot project digitalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mengingat pelaku sektor tersebut menjadi pondasi ekonomi nasional saat ini, maka teknologi yang berkembang saat ini untuk meningkatkan daya saing.


“Yang jadi pemikiran saya ketika Ibu Aida nanti terpilih, apa elaborasi tentang perluasan pilot project digitalisasi UKMKM. Produk yang sangat amat bagus ini, seperti yang tadi disampaikan kalau di masing-masing provinsi ada dan sudah dikerjakan," kata Mustofa dalam sesi tanya jawab yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2020).



Pada kesempatan ini, era financial technology (fintech) berperan penting meningkatkan produktivias ekonomi UMKM yang saat ini masih rendah. Sisi lain, ada ancaman dimana digitalisasi akan mengurangi permintaan tenaga kerja yang pada akhirnya akan menimbulkan pengangguran. “Tadi disampaikan tentang UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) dan sebagainya, tetapi faktanya ketika sudah disosialisasi dengan baik dan bisa dilaksanakan secara utuh, apakah pengangguran secara padat karya akan bisa berkurang,” lanjutnya.



Lebih jauh, teknologi keuangan digital atau fintech yang dapat mengaburkan informasi ini agregat moneternya tercatat melalui jalur perbankan. Dalam sistem secara luas, digital currency ini dinilainya belum dioperasikan dengan baik, sehingga menimbulkan ancaman krisis keuangan yang baru. “Ini yang menjadi keraguan kami, Bu Aida, dan bagaimana kiranya langkah strategis sebagai Deputi nanti menghadapi ancaman yang saya sampaikan," tanya politisi PDI-Perjuangan ini.



Saat ini, Aida menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI. Ia juga sempat menjabat sebagai wakil direktur eksekutif International Monetary Fund (IMF) South East Asia Voting Group office, mewakili 13 negara yang tergabung dalam SEAVG office, terutama untuk isu capital flows management dan implikasinya bagi negara-negara berkembang.



Ketika menyampaikan paparannya, Aida telah menyiapkan tiga aspek kebijakan ekonomi, yakni pemulihan, percepatan, dan penyesuaian (3P). Aspek pemulihan ini juga berkaitan dengan upaya untuk menyiapkan exit strategy atas kebijakan yang pernah dilakukan selama masa Covid-19. Aspek kedua terkait percepatan, diarahkan pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju negara maju.



Jika terpilih menjadi Deputi Gubernur BI untuk masa jabatan 2020-2025, Aida telah memaparkan agenda kerja ke depan. Ada tiga strategi utama pertama mengoptimalkan bauran kebijakan utama BI seperti moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. "Kebijakan moneter yang bersifat antisipatif (forward looking) tetap akan dikedepankan di era peradaban baru. Langkah strategis integrasi ekonomi dan keuangan digital diarahkan pada pemanfaatan inovasi digital pada penguatan UMKM," ungkapnya. (dpr)
Komentar

Tampilkan

Other Stories