Iklan

Parpol Jangan Usung Pengguna Narkoba untuk Maju Pilkada 2020

7/28/2020, 16:36 WIB Last Updated 2020-07-28T09:36:58Z
masukkan script iklan disini
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil. (Foto : perludem.org)
Fokushukum.com, Jakarta – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengimbau partai politik (Parpol) tidak mengusung calon kepala daerah yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Kalau pemahaman saya sebagai pemilih harusnya kalau mantan pengguna narkotika partai, ngapain nyalonin meskipun sudah sembuh? Itu perspektif saya sebagai pemilih. Memang tidak ada kader yang bukan mantan pengguna narkotika yang jauh lebih sehat, yang jauh lebih berintegritas, yang punya rekam jejak bersih?” kata Fadli kepada wartawan, di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Menurut dia, banyak kader partai dan figur yang bisa didorong untuk maju dalam ajang pilkada. Khususnya, kader yang punya rekam jejak bersih dan tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba.

“Kalau menggunakan perspektif pemilih kan seperti itu. Nah, cara pandang seperti itu yang harus dilakukan partai ketika mengusung atau tidak mengusung satu calon,” ujarnya.

Ia mengingatkan partai harus berhati-hati dan memperketat seleksi calon kepala daerah, serta memiliki sistem verifikasi untuk menelusuri rekam jejak calon yang bakal diusung.

Partai, kata dia, harus membangun mekanisme verifikasi sebelum menentukan calon kepala daerah.

Selain itu, sejumlah rumah sakit rehabilitasi untuk menelusuri jejak rekam apakah calon yang akan diusung itu pernah terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan zat adiktif yang berbahaya.

“Jadi, desakannya tidak hanya kepada membangun sistem verifikasi terhadap mantan pengguna narkoba, tapi juga mendesak kepada partai untuk lebih hati-lebih mencalonkan siapa orang yang akan diusung. Jadi, tidak boleh melihat problem ini hanya dari satu aspek saja,” katanya. (inf)

Komentar

Tampilkan

Other Stories