Iklan

Terkait Dukungan Dana, Kemendagri Imbau KPU Tetapkan Regulasi Pilkada

6/08/2020, 10:25 WIB Last Updated 2020-06-08T03:25:49Z
masukkan script iklan disini
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik. (Foto: Instagram @kemendagri)
Fokushukum.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, segera menetapkan Peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19. Hal itu penting demi menyiapkan tambahan dana untuk pelaksanaan pilkada, “Kami sangat ingin ini cepat selesai, karena ini berkaitan dengan bagaimana kami merekonstruksi dukungan dana dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah),” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6/2020).

Akmal mengatakan, saat ini 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tengah menunggu format pelaksanaan pilkada dari KPU.

Menurut Akmal, daerah perlu menilik kembali kemampuan fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka untuk membiayai Pilkada.

Menurutnya, Kemendagri mendorong daerah mengatur kembali APBD mereka agar tidak mengganggu penanganan wabah Corona.

Namun, jika daerah tidak mampu menanggung, tidak menutup kemungkinan pembiayaan pilkada dibantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Itu kenapa Kemendagri sangat berkepentingan sekali mendapatkan data dan fakta yang fixed dari KPU. Inilah yang bisa kami gunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana perimbangan dana dari APBD dan dari APBN,” urainya.

Kemendagri telah menggelar rapat dengan 270 kepala daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun ini.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, para kepala daerah setuju dan mendukung pilkada dilaksanakan tahun ini, kendati ada alokasi tambahan anggaran. (inf)
Komentar

Tampilkan

Other Stories