Iklan

Tegas, Tokoh dan Ulama Jawa Barat Sepakat Menolak RUU HIP

6/12/2020, 13:14 WIB Last Updated 2020-06-12T06:14:42Z
masukkan script iklan disini
Para Tokoh dan Kasepuhan Jawa Barat melakukan rapat menyepakati penolakan RUU HIP.  (Foto : 86news.co)
Fokushukum.com, Bandung –  Para Tokoh dan Kasepuhan Jawa Barat melakukan gempungan (rapat) terbatas secara protocol covid, menyepakati penolakan RUU HIP. Yang hadir dalam acara diskusi tersebut diantaranya tokoh senior yaitu Dindin Maolani, Tjetje Padmadinata, Ceu Popong, Memet Hamdan, Letjen (purn) Yayat Sudrajat, Syafril Sofian, Memet Hakim, Radar Tribaskoro dan sejumlah tokoh lainnya. Juga di hadiri kalangan aktifis muda Tatar Sunda yaitu Aceng Nasir yang merupakan ketua umum Santri Pasundan, Asep Lukman, Yusuf dan beberapa aktifis lainnya

Rancangan Undang Undang haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) terus mendapat penolakan dari elemen sipil. Sebabnya, RUU HIP dianggap tidak menjawab problem riil masyarakat Indonesia. Sebanyak 304 orang dari berbagai latar belakang dan tergabung dalam Forum Penegak Kedaulatan Rakyat (FPKR) terdiri dari para tokoh serta Ulama menyatakan sikap menolak pembahasan RUU HIP.

Dalam keterangan tertulisnya, FPKR menjelaskan bahwa sebelum menolak pihaknya sudah melakukan kajian pasal dalam RUU HIP dengan melibatkan para Pakar Tata Negara, analis Hukum dan sosial Politik.

“Para pendukung Penolakan RUU HIP diantaranya adalah para pimpinan komunitas lintas masyarakat dan profesi, aktivis, akademisi yang mempunyai pengikut dan anggota yang cukup banyak. Pernyataan penolakan RUU HIP kami sampaikan hari ini Kamis, (11/6/2020) kepada anggota DPRI dari Komisi 2 yang kami undang untuk kunker ke Bandung, Teddy Setiadi, dan Sodik Mudjahid,” demikian keterangan tertulis FPKR, Kamis (11/6/2020).

FKPR mencatat ada 11 poin penting yang menjadi urgensi penolakan RUU HIP. Salah satu poinnya adalah tidak dilibatkannya berbagai elemen bangsa. Akibatnya, proses pembentukan hukumnya tidak merepresentasikan sifat aspiratif, partisipatif dan kolaboratif.

“RUU HIP merupakan materi yang sangat penting berkenaan dengan pemaknaan Pancasila, sehingga dapat dikatakan merupakan tafsir atas Pancasila. Oleh karena itu, seyogianya materi tersebut dibicarakan dan dikaji terlebih dahulu secara mendalam,” demikian salah satu catatan penting FPKR. Demikian menurut Didin Maolani Mantan Ketua LBH Jawa Barat.

Sementara menurut Aceng Nasir yang juga turut hadir dalam acara gempungan tersebut mengatakan ” Pancasila sebagai falsafah bangsa sudah Final tidak perlu di utak atik lagi dengan dalih apapun, ini menyangkut marwah bangsa dan kita harus ingat bahwa Pancasila lahir dari para pemikir besar bangsa termasuk peran ulama sangat jelas, dan konsepsi negara mana yang sejajar dengan pancasila, masalahnya satu bagaimana kita mengamalkannya makna dari sila-sila yang ada, pancasila bukan sekedar jargon tapi yang dibutuhkan adalah implementasinya baik itu pejabat maupun rakyat jika bahu membahu mengamalkan insyaalloh negeri ini akan jauh lebih baik’

Lebih jauh Aceng Nasir yang juga sebagai panglima Barak (barisan rakyat anti komunis) mengatakan sangat menyepakati penolakan RUU HIP tersebut menurutnya didalam point-poin isinya terkesan ngambang bahkan Pancasila seperti terindikasi di mutilasi menjadi Trisila bahkan eka sila. (new)

Komentar

Tampilkan

Other Stories