Iklan

Tanggapan Muhammadiyah Terkait Pembakaran Bendera PDIP

6/28/2020, 08:20 WIB Last Updated 2020-06-28T01:20:25Z
masukkan script iklan disini
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. (Foto : katakini.com)
Fokushukum.com, Jakarta - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengkritik insiden pembakaran bendera PDIP dalam aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020.
Ia menyayangkan, pembakaran bendera PDIP di tengah aksi massa menolak RUU HIP.
"Secara hukum tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/6/2020).
Karena itu, pihaknya mendukung langkah PDIP untuk menempuh jalur hukum daripada melakukan aksi massa.
"Walaupun dilakukan secara damai, berbagai aksi massa berpotensi menimbulkan ketegangan dan kekerasan di masyarakat," katanya.
Di sisi lain, PP Muhammadiyah juga mendesak DPR bisa segera mengambil keputusan mencabut RUU HIP.
"DPR tidak perlu menunggu surat presiden karena sudah ada pernyataan resmi pemerintah yang tegas menyatakan menunda pembahasan RUU HIP," katanya. (mer)

Komentar

Tampilkan

Other Stories