Iklan

Sengketa Pemilihan Harus Tuntas 30 Hari Sebelum Pemungutan Suara

6/15/2020, 10:37 WIB Last Updated 2020-06-15T03:37:12Z
masukkan script iklan disini
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, (Foto : bawaslu.go.id)
Fokushukum.com, Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Abhan, mengatakan sengketa pemilihan harus selesai 30 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Menurutnya, terdapat empat tahapan yang berpotensi terjadi sengketa.

Empat tahapan tersebut, yaitu verifikasi faktual calon perseorangan, pemutakhiran data pemilh, kampanye, dan pemungutan suara.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sengketa tata usaha negara pemilihan mulai 23 September-9 November 2020.

“Alokasi waktu yang dialokasi di PKPU Nomor 5 Tahun 2020 memang pendek. Jangan sampai ini melampaui,” kata Abhan, dalam keterangan tertulisnya usai diskusi Pilkada,” Sabtu (13/6/2020).

Jika mengacu PKPU Nomor 5 Tahun 2020, sengketa tata usaha negara pemilihan dimulai dari pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sampai ke upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Abhan menuturkan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka proses pengajuan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 30 hari sebelum pemungutan suara.

Pemungutan suara Pilkada  akan dilangsungkan pada 9 Desember 2020. Artinya, sengketa pilkada harus selesai maksimal pada 9 November 2020. (inf)

Komentar

Tampilkan

Other Stories