Iklan

RUU HIP Diduga Mengandung Kejahatan terhadap Negara, GBN Lapor Polisi

6/29/2020, 16:44 WIB Last Updated 2020-06-29T09:53:25Z
masukkan script iklan disini



Gerakan Bela Negara (GBN), yang diwakili oleh Brigjend. Purn. Mahu Amin lapor polisi terkait RUU HIP (Foto : Adv Djudju Purwantoro)


Fokushukum.com, Jakarta - Ada dugaan proses legislasi (Prolegnas) oleh DPR RI tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mengandung tindakan kejahatan terhadap Keamanan Negara, sesuai UU No.27/1999, seperti tertuang dalam KUHP pasal 106a, Jo 107d. 

"Kami sebagai tim Advokasi dan Kuasa Hukum dari Gerakan Bela Negara (GBN), yang diwakili oleh Brig.Jend. Purn. Mahu Amin, pada sore hari ini (sekira jam 15), Senin, 29 Juni 2020  membuat Laporan Polisi perihal tersebut ke Mabes Polri, Jakarta," kata Adv. Djudju Purwantoro, atas nama Tim Kuasa Gerakan Bela Negara (GBN).

Ada dua argumentasi yang mendasari laporannnya kepada polisi khususnya yang tertuang dalam UU nomor 27/ 1999 tentang perubahan KUHP, psl 107a, Jo psl 107d ; yaitu :

Pertama,  Pasal 107 a : Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

Kedua, Pasal 107 d : Barangsiapa yang secara melaean hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau 
mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan 
maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. (*/bud)
Komentar

Tampilkan

Other Stories