Iklan

PLN Mulai Siapkan Peta Jalan Pencatatan Konsumsi Listrik

6/17/2020, 11:03 WIB Last Updated 2020-06-17T04:05:01Z
masukkan script iklan disini
PLN memerlukan waktu hingga tujuh tahun guna mengganti seluruh kwh meter konvensional bagi 79 juta pelanggan. (Foto : Instagram @pln_id)

Fokushukum.com, Jakata - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menyiapkan peta jalan, untuk penggunaan teknologi dalam pencatatan konsumsi listrik pelanggan.

Upaya itu seiring dengan maraknya keluhan dari masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik.

Menurut Senior Executive Vice President Bisnis & Pelayanan Pelanggan PLN, Yuddy Setyo Wicaksono, pergantian ini ditujukan bagi Kwh meter konvensional dengan pencatatan secara manual.

Pasalnya, pengukuran pencatatan listrik perlu mengadopsi teknologi secara real time.

Meski begitu, PLN  memerlukan waktu hingga tujuh tahun guna mengganti seluruh kwh meter konvensional bagi 79 juta pelanggan.

"Perlu waktu tujuh tahun untuk seluruh pelanggan sebanyak 79 juta, dengan smart meter maka pelanggan akan lebih mudah untuk misalnya token isi ulang," kata Yuddy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2020).

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa tarif tenaga listrik bagi 13 pelanggan non subsidi per 1 Juli, hingga 30 September 2020 tidak mengalami kenaikan.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Infomasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi, mengatakan besaran tarif ini juga sama dengan tarif yang berlaku sejak 2017.

Begitupun bagi 25 golongan pelanggan bersubsidi, tarifnya tidak mengalami perubahan.

"Tarif tenaga listrik pelanggan non subsidi periode Juli-September tetap, besarannya masih sama sejak tahun 2017. Begitupun yang subsidi, beberapa golongan bahkan diberikan keringanan sebagai jaring pengaman sektor energi di masa pandemi, bagi rumah tangga 450 VA dan 900 VA tidak mampu, serta pelanggan bisnis 450 VA dan industri 450 VA," ujarnya.

Tarif listrik pelanggan non subsidi, untuk pelanggan Tegangan Rendah (TR) seperti pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500 sampai dengan 5.500 VA, pelanggan bisnis daya 6.600 sampai dengan 200 kVA, pelanggan pemerintah daya 6.600 sampai dengan 200 kVA ke atas, dan penerangan jalan umum, tarifnya tidak naik atau tetap sebesar Rp1.467 per kWh.

Untuk pelanggan rumah tangga 900 VA-RTM, tarifnya tidak naik atau tetap sebesar Rp1.352 per kWh.

Pelanggan Tegangan Menengah (TM) seperti pelanggan bisnis, industri, pemerintah dengan daya lebih dari 200 kVA, dan layanan khusus, besaran tarifnya sebesar Rp1.115 per kWh.

Sementara itu, bagi pelanggan Tegangan Tinggi (TT) yang digunakan industri daya lebih dari sama dengan 30.000 kVA ke atas, tarif juga tidak mengalami perubahan, yaitu Rp997 per kWh.

Adapun tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, besaran tarifnya tetap.

"Kepada 25 golongan pelanggan ini tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial," katanya.

Sedangkan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi mengatakan, tarif listrik yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 2017 sebesar R p1.467 per kWh.

Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.

Pemerintah Thailand, mematok harga listriknya Rp 1.789 per kWh, Filipina Rp 2.424, dan Vietnam Rp 1.581.

"Bukan kami ingin membandingkan, tapi ini kan fair membandingkan kondisi kita dengan negara tetangga," katanya. (dio)
Komentar

Tampilkan

Other Stories