Iklan

Perawatan Alutsista Terbatas Situasi Operasional dan Anggaran

6/17/2020, 14:43 WIB Last Updated 2020-06-17T07:43:10Z
masukkan script iklan disini
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto : Instagram @sufmi_dasco)
Fokushukum.com, Jakarta – Masa kepemimpinan Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto yang memasuki bulan keenam, telah terjadi dua tragedy, yakni jatuhnya pesawat jet tempur BAE Hawk 209 milik TNI AU di Riau dan helikopter MI-17 milik TNI AD di Jawa Tengah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai bahwa saat ini perawatan alutsista masih terbatas dalam situasi operasional dan anggaran.

Hal tersebut ia sampaikan kepada awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/2020). Menurut Dasco, waktu enam bulan yang dijalani Prabowo tidak bisa dijadikan patokan keberhasilan kepemimpinan. Ia menilai bahwa Pemerintah saat ini dalam tahap melakukan perbaikan dan perawatan alutsista secara maksimal.

“Saya pikir dalam enam bulan itu juga terbatas dalam situasi operasional dan anggaran yang belum maksimal. Dan juga dalam pandemi Covid-19 ini ya tentunya mungkin akan dilakukan bertahap sesuai dengan program prioritas nasional,” tutur politisi Partai Gerindra tersebut.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu meminta masyarakat untuk bersabar dan terus mengawasi kinerja Pemerintah dalam melakukan pengadaan alutsista, baik itu pembelian maupun perawatannya. Sebab hal ini merupakan salah satu program prioritas Pemerintah yang tentu juga menjadi concern DPR.

“Kalau untuk itu saya juga kurang begitu jelas bagaimana perencanaannya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kemudian misi untuk memperkuat pertahanan Indonesia termasuk memperkuat alat-alat pertahanan itu juga menjadi konsentrasi kami,” jelas legislator dapil Banten III tersebut.

Untuk itu Dasco telah meminta Komisi I DPR RI untuk menanyakan hal-hal terkait bagaimana proses perawatan dan peremajaan alutsista. Ia juga mendorong Komisi Pertahanan itu sebagai mitra kerja untuk membahasnya secara rutin dengan Kemenhan dan Panglima TNI.

“Jadi ada rapat-rapat intens yang dilakukan DPR yang itu di Komisi I, biasanya rapat kerja pengawasan dengan mitra-mitra di Komisi I. Nah, kalau pesawat yang kemarin jatuh itu, yang usang atau tua, ya mungkin nanti Komisi I akan menanyakan bagaimana proses perawatan, bagaimana peremajaan,” tutup Dasco. (dpr)
Komentar

Tampilkan

Other Stories