Iklan

Pemulihan Ekonomi 2020, Menjadi Kunci untuk Pembangunan 2021

6/23/2020, 13:55 WIB Last Updated 2020-06-23T06:55:39Z
masukkan script iklan disini
 Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka. (Foto : Suara.com)

Fokushukum.com, Jakarta  - Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan Kementerian Sosial harus berhati-hati dalam melakukan evaluasi verifikasi dan validasi program perlindungan serta penyaluran bantuan sosial. Sehingga ke depannya tidak menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan kekacauan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kita lihat dulu dampak dari verifikasi itu apa. Kalau datanya tidak matang, lalu kita verifikasi tentu akan percuma. Jika seperti ini terus, kita tidak bisa mendapatkan suatu hasil yang fix, karena data dengan (hal) yang terjadi langsung itu berbeda,” papar Diah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kemensos secara fisik dan virtual, Senin (22/6/2020).


Politisi PDI-Perjuangan itu menilai banyaknya data-data tidak sesuai tersebut dikarenakan masih banyaknya Kepala Desa yang melaporkan hasil pendataan tidak sesuai, sehingga menimbulkan ketidakakuratan data. “Kadesnya ini masih banyak yang melaporkan hasil tidak sesuai, sehingga datanya pun berbeda,” analisa Diah.


Diah mengharapkan Kemensos mendapatkan data akurat dan konkret, terverifikasi, serta bisa diklasifikasikan. Sehingga intervensi bansos terhadap masyarakat bisa dilaksanakan secara tepat. “Kita ingin mendapatkan data yang akurat, konkret dan terverifikasi. Sehingga nanti bisa diklasifikasikan intervensinya (bantuan) terhadap masyarakat, dan bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat,” imbuh Diah. (dpr)
Komentar

Tampilkan

Other Stories