Iklan

Penolakan RUU HIP Membuat Pemerintah Punya Pedoman

6/28/2020, 08:34 WIB Last Updated 2020-06-28T01:34:52Z
masukkan script iklan disini
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Moh. Mahfud MD. (Foto : Instagram @mohmahfudmd)
Fokushukum.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD mengakui forum Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura (Bassra) menjadi kelompok pertama yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Hal ini disampaikan olehnya saat menghadiri silaturahim dengan kiai dan ulama se-Madura di Pendopo Agung Bangkalan, Sabtu (27/6/2020).

Saat itu, dirinya mengaku menerima secara langsung video penolakan RUU HIP secara kolektif yang dibuat oleh forum Bassra. Mereka menuntut RUU HIP tersebut dicabut.

"Saya terima langsung video penolakan dari dari Bassra ini. Kalau penolakan secara individual sepertinya memang sudah banyak beredar di medsos. Tapi, kalau penolakan secara kolektif diawali oleh kiai dan ulama Madura ini, kemudian diikuti oleh kelompok lainnya yang ada di berbagai wilayah," ujarnya.

Menurutnya, penolakan ini tidak menjadi sebuah masalah, bahkan dirinya mendukung. Sehingga, dari adanya penolakan ini, pemerintah memiliki pedoman atas situasi yang terjadi.

Menjawab permintaan dari forum Bassra ini, Mahfud MD menyampaikan bahwa saat ini Presiden RI telah menunda untuk pembahasan RUU HIP.

"Saat ini sikap presiden adalah menunda, karena bapak presiden akan lebih fokus pada perang melawan Covid-19 dan belum memikirkan RUU HIP," jelasnya saat memberikan pengarahan di depan ulama se-Madura.

Dikatakannya, bahwa pemerintah melalui presiden tidak bisa mencabut secara langsung RUU HIP tersebut. Dikarenakan negara Indonesia menganut sistem demokrasi. (ban)
Komentar

Tampilkan

Other Stories