Iklan

MA Menangkan Anies Baswedan soal Pencabutan Izin Reklamasi

6/23/2020, 15:15 WIB Last Updated 2020-06-23T08:15:36Z
masukkan script iklan disini
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Foto : Instagram @aniesbaswedan)

Fokushukum.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait dengan pencabutan ijin reklamasi Pulau H. Dengan putusan ini, maka pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dinyatakan sah secara hukum.

"Tolak kasasi dari Pemohon Kasasi I, kabul kasasi dari pemohon kasasi II. Batal Judex Facti. Adili sendiri: tolak gugatan," bunyi amar putusan di laman MA yang dikutip <em>RRI</em>, Selasa (23/6/2020).

Pemohon Kasasi I adalah PT Taman Harapan Indah yang merupakan pengembang Pulau H reklamasi. Sementara, Pemohon Kasasi II ialah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Perkara ini berawal ketika Anies mencabut 13 izin pulau reklamasi, termasuk Pulau H. Hal ini dikarenakan pihak pengembang dinilai tak memenuhi kewajibannya.

PT Taman Harapan Indah selaku pengembang di pulau H tidak terima izinnya dicabut. Pengembang tersebut kemudian menggugat SK pencabutan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pada pengadilan tingkat pertama, PTUN mengabulkan gugatan yang diajukan tersebut. Majelis hakim memutuskan perkara ini pada 9 Juli 2019 lalu dengan nomor registrasi 24/G/2019/PTUN-JKT.

Isi putusan tersebut Majelis hakim membatalkan Keputusan Gubernur DKI yang mencabut Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah. Hakim juga mewajibkan Gubernur DKI mencabut keputusan ini.

Atas putusan tersebut, Anies kemudian mengajukan banding. Namun, PTUN Jakarta menolak banding yang diajukan. Hakim banding tetap menyatakan surat pencabutan izin itu batal.

Setelah banding di tolak, Anies kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya dikabulkan. Gugatan ini teregister dengan nomor 227 K/TUN/2020.

Adapun hakim yang memutus kasasi tersebut adalah Irfan Fachruddin sebagai ketua dan Is Sudaryono serta Yodi Martono Wahyunadi sebagai anggota. Putusan dibacakan pada 4 Juni 2020 lalu. (dio)
Komentar

Tampilkan

Other Stories