Iklan

Kasus Pengadaan Fiktif, Mantan Dirut PT DI Jadi Tersangka Korupsi

6/15/2020, 11:07 WIB Last Updated 2020-06-15T04:07:59Z
masukkan script iklan disini
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. (Foto : Medcom.id)

Fokushukum.com, Jakarta  - Terlibat kasus pengadaan, dan pemasaran fiktif, mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso, dan Irzal Rinaldi Zailani, eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik komisi antirasuah menuding keduanya melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran PT DI pada 2007-2017.

Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (12/6/2020), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri mengatakan, keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran secara fiktif di perusahaan tersebut tahun 2007-2017. KPK telah menyita properti dan memblokir uang tunai lebih kurang Rp18,6 miliar.

Budi dan Irzal langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Budi ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Irzal diinapkan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK. Budi dan Irzal dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

Firli menuturkan, kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai Rp330 miliar. Dana sebesar itu, merupakan jumlah uang yang dibayarkan PT DI kepada enam perusahaan mitra/agen yang melakukan pekerjaan fiktif. Terdiri dari pembayaran uang rupiah Rp205 miliar dan uang berupa valas USD8,6 juta.

Enam mitra/agen tersebut; unit Aircraft Integration PT DI, PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Menurut Firli, kerja sama dengan mitra atau agen itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait operasional perusahaan. “Proses mendapatkan dana itu dengan pengerjaan, pemasaran dan penjualan secara fiktif.

Konstruksi perkara Kasus ini bermula pada 2008 ketika Budi dan Irzal menggelar rapat yang diikuti oleh Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration PT DI, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure PT DI, serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI. Rapat itu membahas kebutuhan dana PT DI untuk mendapat pekerjaan di kementerian lainnya. Termasuk biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

Selanjutnya, Budi mengarahkan agar tetap memuat kontrak kerja sama mitra/keagenan sebagai sarana memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun, kerja sama dengan sejumlah mitra/agen itu dengan penunjukkan langsung. Pembiayaan kerja sama itu juga dititipkan dalam “sandi-sandi anggaran” pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

Penyidik KPK menuding Budi memerintahkan Irzal dan Arie untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerja sama mitra/keagenan. Irzal menghubungi seseorang bernama Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra/agen.

PT DI pun menandatangani kontrak kerja sama dengan enam perusahaan mitra/agen tersebut. Yaitu unit Aircraft Integration PT DI, PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

“Atas kontrak kerja mitra tersebut, seluruh mitra yang seharusnya melakukan pengerjaan, tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera,” kata Firli.

PT DI mulai membayar nilai kontrak kepada perusahaan-perusahaan tersebut setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi kerja. Pembayaran PT Dirgantara Indonesia kepada 6 perusahaan mitra/agen tersebut berjumlah Rp205,3 miliar dan USD8,65 juta.

Firli menambahkan, setelah perusahaan mitra/agen itu menerima pembayaran dari PT DI, terdapat permintaan uang senilai Rp96 miliar yang kemudian diterima oleh para pejabat di PT DI. Para pejabat itu, Budi Santoso, Irzal Rinaldi Zailani. Lalu, Budiman Saleh, Direktur Aerostructure PT DI, serta Arie Wibowo Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI.

KPK akan mengembangkan kasus ini, termasuk dengan menerapkan pasal pencucian uang. Firli menyebutkan, ada beberapa pihak yang ikut dalam proses tersebut. Berdasarkan itu semua, penyidik KPK akan mengembangkan kasusnya, dimulai dari apa yang sudah diperoleh. (emi)

Komentar

Tampilkan

Other Stories