Iklan

Dipanggil KPK, Mengapa Pemilik Bank Yudha Bhakti Mangkir?

6/27/2020, 09:07 WIB Last Updated 2020-06-27T02:07:03Z
masukkan script iklan disini
Gedung Bank Yudha Bhakti. (Foto : Netralnews.com)


Fokushukum.com, Jakarta - Pemilik Bank Yudha Bhakti Mindharta Ghozali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 26 Juni 2020. Ghozali dipanggil diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011-2016.
 
"Yang bersangkutan tidak hadir tanpa adanya keterangan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/6/2020).


Ghozali dipanggil sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi. Penyidik akan memanggil ulang Ghozali pada hari Selasa, (30/6/2020).

KPK mengultimatum Ghozali. Lembaga Antikorupsi tak segan menempuh pemanggilan paksa jika dia kembali mangkir lagi.
 
"KPK mengingatkan agar yang bersangkutan dan pihak-pihak lain untuk hadir memenuhi panggilan penyidik karena ada konsekuensi hukum apabila tidak hadir tanpa keterangan," ujar Ali.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (com)
Komentar

Tampilkan

Other Stories