Iklan

Bukan SIKM, Pengamat Sarankan Metode Ini Untuk New Normal

6/19/2020, 18:14 WIB Last Updated 2020-06-19T11:14:42Z
masukkan script iklan disini
Pengamat sosial politik mempertanyakan konsep pemerintah terkait New Normal. (Foto : Instagram @coronavirus.update)
Fokushukum.com, Jakarta - Data yang disampaikan BNPB per 17 Juni, jumlah pasien positif corona bertambah 1.106 orang, sehingga total menjadi 40.400. Sedangkan total jumlah pasien meninggal menjadi 2.231 orang.

Disisi lain permulaan 'new normal' dimulai dengan dibukanya sejumlah mall di DKI Jakarta dan diwarnai dengan penyerbuan oleh warga.

Menyikapi hal ini pengamat sosial politik Tamil Selvan mempertanyakan konsep pemerintah terkait 'New Normal'.

"Saya melihat kita belum sampai pada mekanisme teknis yang jelas terkait 'new normal'. Kalau kita bicara pakai masker, jaga jarak, cek suhu, itu konsep pencegahan. Nah, new normal nya sendiri, teknis nya bagaimana? Sementara disisi lain belum semua Provinsi mengalami gelombang puncak dari wabah corona." Ungkap alumnus magister komunikasi politik Universitas Mercu Buana ini kepada awak media (17/6/2020).

Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini mengatakan bahwa SIKM (Surat Ijin Keluar Masuk) yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendekati, namun secara substansial belum menjadi solusi.

"SIKM itu mendekati, tapi konsepnya kurang tepat dan implementasinya yang diluar yuridiksi wilayah itu keliru, maka saya kritisi. SIKM jangan jadi alasan orang ngak boleh masuk Jakarta, ngak ada undang-undangnya itu." Jelasnya.

Solusi Kang Tamil

Kang Tamil mengatakan pemerintah pusat harus menerbitkan 'kartu identitas bebas covid' yang diberikan kepada masyarakat yang telah melakukan test rapid dan atau PCR. Kemudian menerapkan mekanisme, hanya masyarakat yang memiliki kartu tersebut yang diperbolehkan masuk di area umum dan mengunakan fasilitas publik.

"Pak Presiden kita ini kan jago kartu, sudah saatnya beliau beraksi dengan menerbitkan 'kartu identitas bebas covid'. Pemilik kartu ini yang boleh masuk mall, restoran, naik kereta, beli tiket pesawat, dan lain sebagainya." Ujar Kang Tamil.

Lebih lanjut Kang Tamil menambahkan bahwa kartu tersebut harus dilengkapi dengan barcode khusus sehingga tidak bisa dipalsukan, dan alat scanner barcodenya diberikan kepada seluruh pengelola fasilitas publik. Kemudian pemilik kartu tersebut wajib melakukan test setiap bulan, untuk update kondisi kesehatannya dari terpapar virus corona.

"Kartu inilah sebagai tanda bahwa situasi new normal itu ada dan berjalan, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman di clear area karena semua public place bebas dari penyebaran covid. Ini kan bukan ilmu roket, banyak anak-anak bangsa kita yang bisa membuat sistem begini." Tuturnya.

Ditanya mengenai pembiayaan alat test yang harus disiapkan begitu banyak, Kang Tamil mengatakan bahwa pemerintah harus menerapkan harga eceran tertinggi dan membuat standarisasi khusus untuk alat tersebut.

"Saat ini swasta terlalu bebas menjual alat rapid test dan PCR dengan harga sesuka hatinya dan tanpa standarisasi yang jelas. Disini pemerintah harus hadir memberi batasan. Kemudian pemerintah membuat mekanisme kelompok masyarakat mana yang harus bayar sendiri alat test, dan kelompok mana yang disubsidi. Ini kan bisa di singkronkan dengan data wajib pajak. Kalau bicara uangnya dari mana, saya yakin Presiden kita punya solusi." Terangnya.

Kang Tamil yakin dengan penerapan sistem kartu identitas baru ini akan membuat new normal berjalan lebih baik sesuai tujuannya, dan pemerintah bisa mengkontrol kondisi hingga Indonesia memasuki masa 'after new normal'.

"Trial error pasti ada, namun saya yakin sistem ini akan sangat membantu. Kita jadi bisa mengkontrol area clear zone dan warning zone. Serta ini membuat kita lebih visible menuju after new normal, atau kehidupan baru yang sesungguhnya." Tutup Kang Tamil. (tim)
Komentar

Tampilkan

Other Stories