Iklan

Bisa Melanggar UUD 1945, Pemerintah Jangan Menghalangi Perjalanan Haji

6/11/2020, 10:53 WIB Last Updated 2020-06-11T03:56:46Z
masukkan script iklan disini

Pengamat Sosial Muslim Arbi. (Foto : Dok pribadi)

Fokushukum.com  Jakarta
- Apakah pemerintah mau menghalangi perjalanan haji tahun ini? Menghalangi perjalanan haji dengan dalih apa pun tidak dibenarkan. Pemerintah seharus nya tidak menghalangi atau meniadakan dengan dalih apa saja karena itu melanggar UUD45. 

Bunyi Pasal 29 UUD 1945 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk memeluk agama nya masing masing dan untuk beribadat menurut agama nya dan kepercayaan nya itu.

Menjalankan Ibadah Haji bagi muslimin dan muslimat adalah salah satu rukun Islam dari lima rukun yang ada. Menjalankan Ibadah haji telah berlangsung lama, semenjak sebelum kemerdekaan Negara Republik Indoneia bahkan di zaman kerajaan dan di Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang, pun berlangsung dengan aman dan lancar tanpa mendapat hambatan.

Pemerintah saat ini tidak boleh menghalangi Para Kaum Muslimin dan Muslimat atau para Calon Hujjaz, berhaji apalagi dana haji yang telah di setorkan itu di gunakan untuk kepentingan lain. 

Negara wajib menjamin ketenangan dan keselamatan perjalanan haji sebagai mana selama ini. Negara tidak bisa menghambat dengan cara meminta pemerintah Arab Saudi agar tidak menerbitkan visa haji bagi ratusan ribu Jamaah pada tahun ini. 

Dari keterangan Mentri Agama, Jend (Purn) Fahrurrozi, konon atas perintah Presiden agar tidak menjalankan Haji Tahun ini. 

Tindakan Presiden Jokowi melarang perjalanan Haji tahun ini, dianggap sebagai pelanggaran UUD 1945 pasal 29. Pelanggaran UUD 1945 itu konsekwensi Presiden dapat di makzulkan.

Apalagi Dana Haji itu tersiar berita sudah di pakai Rp 38,5 Triliun tanpa sepengetahuan para Calon Jamaah. Ini juga pelanggaran. Negara tidak di benarkan diam2 mencuri uang Calon Jamaah. Bahkan Rp 135 Triliun mau di pakai intuk perkuat rupiah. Ini lebih parah lagi.

Melihat gelagapan Penyenggara Negara, Pemerintah Jokowi dalam hal mendapatkan fresh money, untuk biayai penyelanggaraan negara, memperlihatkan Negara berada dalam krisis keuangan yang sangat parah. Semua itu di akibatkan oleh pengelolaan negara yang ugal2an selama ini. 

Pengelolaan Keuangan Negara yang awut2an ini menunjukkan rezim ini memang sudah tidak patut dan pantas lagi meneruskan jalan nya pemerintahan. Sebaik nya mundur saja. Karena keadaan ini sudah semakin berat. 

Melarang Calon Jemaah Haji melaksanakan Haji adalah perbuatan yang menyakiti Umat. Dan melanggar UUD 1945, dan melawan Perintah Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW.

Dibandingakan dengan Negara yang Pemerintah dan Penduduk yang Mayoritas Buddis; seperti  Thailand, mereka malah membantu, memberi kemudahan dengan memberikan Haji Gratis selama 10 tahun ini kepada kaum Muslimin di sana untuk menjalankan ibadah haji.

Seharus nya Presiden Jokowi, Mentri Agama malu atas tindakan mereka mau perlakukan Kaum Muslim Bangsa ini, agar tidak melaksanakan Ibadah di Musim Haji Tahun ini. Ini sebuah kezaliman yang nyata. 

Doa-doavUmat yang gagal menjalankan Ibadah Haji akan bisa membuat rezim ini  semakin terpuruk, kena azab Yang Maha Kuasa, yang akibat nya akan menimpa Bangsa ini.

Akhir nya segera lah Pemerintah Jokowi permudah dan jangan menghalangi Calon-calon Jamaah untuk berhaji tahun ini. Jika tidak ini akan membuka pintu pemakzulan. 
Apakah mau? Wallahu'alam

Oleh: Muslim Arbi, Pengamat Sosial
Komentar

Tampilkan

Other Stories