Iklan

Banyak Usaha Tutup, PEN Harus Fokus Penciptaan Lapangan Kerja

6/24/2020, 07:44 WIB Last Updated 2020-06-24T00:44:06Z
masukkan script iklan disini


Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan. (Foto : Instagram @dpr_ri)

Fokushukum.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan Pemerintah agar fokus pada penciptaan lapangan kerja di tengah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia pun mengakui bahwa pandemi Covid-19 ini berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran serta konsumsi daya beli masyarakat Indonesia terjadi penurunan. Hergun, sapaan akrabnya menegaskan, kondisi ini harus disikapi Pemerintah.


“Stimulus yang diberikan kepada dunia usaha melalui program PEN harus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Begitu juga sektor UMKM harus ditolong dan ditopang supaya bisa bangkit, karena sektor ini menyerap cukup banyak tenaga kerja,” ujar, saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam pembahasan KEM-PPKF RAPBN 2021, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).



Anggaran yang dikeluarkan Pemerintah untuk penanganan dampak Covid-19 ini tidak sedikit. Adapun rinciannya adalah perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, Insentif Usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun dan Pembiayaan Korporasi Rp 53,57 triliun. Alokasi ini harus dipastikan efektif dan produktif.



“Ada berapa banyak perusahaan yang terpaksa tidak berproduksi akibat PSBB. Kita berharap dengan dilonggarkannya PSBB, dan transisi menuju new normal, perusahaan yang sebelumnya terpaksa tutup, bisa kembali memulai operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," tutur politisi Partai Gerindra ini.



Selain itu, pemerintah juga harus memastikan stimulus ekonomi yang digelontorkan tepat sasaran dan efektif untuk menghidupkan kembali roda perekonomian yang nyaris terhenti selama pandemi ini. Terutama di sektor informal. “Kita semua berharap kebijakan dan program yang dijalankan hendaknya kelihatan output-nya. Karena anggaran yang dialokasikan tidak sedikit jumlahnya. Tentunya harus dipertanggungjawabkan,” pesan Hergun.



Diketahui menurut data Bappenas, pandemi Covid-19 diperkirakan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sekitar 3,9 juta orang. Namun dengan intervensi perlindungan sosial yang telah dilaksanakan diharapkan mampu menekan jumlah penduduk miskin baru menjadi sekitar 1,2-2,7 juta orang dibandingkan September 2019.



Tingkat kemiskinan untuk sementara meningkat pada akhir 2020, yaitu menjadi sekitar 9,7+10,2 persen atau 26,2 juta - 27,5 juta orang. Jumlah itu naik dari September 2019 yang angkanya sebesar 9,22 persen (24,79 juta orang). Sementara pengangguran pada tahun ini, pemerintah memperkirakan bertambah 4-5,5 juta orang dibandingkan 2019. Pada 2021 pengangguran diperkirakan mencapai 10,7-12,7 juta orang. (dpr)

Komentar

Tampilkan

Other Stories