Iklan

Tegas, Din Nyatakan Kenaikan Iuran BPJS adalah Bentuk Kezaliman yang Nyata

5/15/2020, 15:48 WIB Last Updated 2020-05-15T08:48:33Z
masukkan script iklan disini
Tokoh Muhammadiyah Din Syamsudidn dan Presiden Jokowi. (Foto : Instagram @m_dinsyamsuddin)

Fokushukum.com, Jakarta – Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., atau dikenal dengan Din Syamsuddin berkomentar tegas terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Ketua PP Muhammadiyah 2005-2015 itu menyebutkan bahwa menaikkan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah merupakan kebijakan yang tidak bijak.
“Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat,” kata Din dalam pernyataan sikapnya terhadap penaikan iuran BPJS Kesehatan.
Din juga mempersoalkan alokasi dana dari BPJS kenapa sering berhutang kepada rumah sakit, apakah untuk infrastruktur? Berikut ini adalah pernyataan sikap lengkap yang diterima redaksi Hallo.id, pada Jumat (15/5/2020), sebagai berikut :
Bismillahirrahmanirrahim
Bahwa Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan kebijakan yang tidak bijak. Keputusan itu merupakan bentuk kezaliman yang nyata, dan hanya lahir dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyat.
Di tengah kesusahan akibat Wabah Corona, Pemerintah menambah kesusahan itu. Kita menuntut Pemerintah untuk menarik kembali keputusannya, karena kalau dipaksakan maka rakyat dapat melakukan pengabaian sosial (social disobedience).
Patut dipertanyakan mengapa BPJS sering berhutang kepada Rumah Sakit; ke mana uang rakyat selama ini?
Jika benar uang itu dipakai untuk proyek infrastruktur, maka itu dapat dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. (*/bud)
Komentar

Tampilkan

Other Stories