Iklan

Puan Maharani Juga Ingatkan Jokowi agar Protokol New Normal Jangan Terburu-Buru

5/27/2020, 17:08 WIB Last Updated 2020-05-28T01:04:54Z
masukkan script iklan disini

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Presiden RI Jokowi. (Foto : Instagram @puannaharaniri)


Fokushukum.com, Jakarta - Ketua DPR-RI Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah jangan terburu-buru dalam persiapan teknis protokol new normal.

"Pastikan dulu rinciannya hingga matang, jika tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat," kata Puan di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Berikut ini adalah keterangan pers resmi DPR-RI selengkapnya, sebagai berikut :

Rencana pemerintah untuk melaksanakan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 perlu dipastikan terlebih dahulu berbagai rinciannya. Jangan sampai teknis protokol-nya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat.

Sebab protokol kenormalan baru tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing.

WHO sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus Corona; kemudian kemampuan Rumah Sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak.

Selain itu, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan. Transparansi data menjadi penting sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemic Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan. Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru.

Di dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika baru tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona. Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan.

Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga. (*/bud)
Komentar

Tampilkan

Other Stories