Iklan

Kontraproduktif, Kampanye New Normal Tabrakan dengan Larangan Arus Balik

5/29/2020, 09:10 WIB Last Updated 2020-05-29T03:21:11Z
masukkan script iklan disini
Presiden RI, Joko Widodo. (Foto: Instagram @jokowi_2019)
Fokushukum.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti jajarannya untuk mengendalikan arus balik setelah Lebaran. Ia meminta arus balik perlu diwaspadai agar tidak muncul gelombang kedua penularan Covid-19 di DKI Jakarta dan daerah penyangga.

“Berkaitan pengendalian arus balik, ini penting untuk kita kendalikan agar tidak terjadi sirkulasi bolak balik dalam penyebaran virus yang berpotensi untuk memunculkan gelombang yang kedua,” ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Rabu (27/5/2020).

Jokowi mengungkapkan, tren R0 (angka reproduksi) dan Rt (R0 terhadap waktu tertentu) untuk wilayah Jabodetabek sudah di bawah angka 1. Dalam kajian epidemiologi, R0 memberikan interpretasi mengenai seberapa parah proses penularan suatu penyakit.


Bila R0 di atas angka 1, tingkat infeksinya terbilang masih tinggi. Bila R0 kurang dari 1, tingkat infeksinya terbilang rendah. “Sehingga ini perlu kita tekan agar lebih menurun lagi,” ujar Jokowi.

Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, memaparkan, tim FKM UI mencatat ada 1,7 juta pemudik yang pulang kampung hingga 3 Mei 2020.

“Itu kalau dia balik, sebagian akan menularkan atau akan tertular yang sakit di Jabodetabek sehingga jumlah kasus di Jabodetabek akan meningkat lagi setelah adanya arus balik ini,” kata Pandu saat Selasa (26/5/2020).

Terlebih, jumlah yang masuk Jabodetabek selepas Lebaran biasanya lebih banyak dari yang bertolak sebelum Idul Fitri. Ia juga menilai gelombang penularan arus balik sangat mungkin teramplifikasi dengan kebijakan pemerintah untuk mengembalikan aktivitas ekonomi atau yang dikenal dengan istilah new normal.

“Ini kan seperti undangan ‘ayo balik ke Jakarta, cari duit ke Jakarta’, ekonomi sudah kembali normal, jadi semacam iklan,” ujarnya. Untuk meminimalkan penularan yang ditimbulkan pemudik arus balik, Pandu menilai langkah yang paling tepat adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pemudik yang kembali tersebut. Namun, seturut masih kurangnya alat tes, tak kembali ke Jabodetabek adalah pilihan yang lebih masuk akal.

Pengamat lalu lintas dan transportasi, Budiyanto, menjelaskan, mobilitas masyarakat yang mudik dan balik beserta orang baru yang akan ke Jakarta pada umumnya menggunakan kendaraan bermotor, baik sepeda motor, mobil pribadi, maupun angkutan umum. Eks Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya itu menilai, dalam kondisi itu, proses physical distancing dan menghindari kerumunan sulit dilaksanakan dan diawasi.

“Sehingga wajar kalau Pemerintah Provinsi DKI dan pemangku kepentingan yang lain berusaha untuk menyeleksi, mencegah, dan mengendalikan ranmor yang akan ke Jakarta, apalagi Jakarta juga masih diberlakukan PSBB sampai 4 Juni 2020,” papar Budiyanto.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meminta warga yang berasal dari luar daerah agar tidak memaksa masuk ke Ibu Kota pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Anies menyampaikan, selama PSBB, hanya kalangan yang bekerja di 11 sektor yang diizinkan datang. Itu pun diharuskan mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Demikian, Seperti dikutip Republika.com.(*/rep)
Komentar

Tampilkan

Other Stories