Iklan

Tindak Pidana Korupsi, Refly Ruddy Tangkere Dituntut Enam Tahun Penjara

5/28/2020, 11:30 WIB Last Updated 2020-05-28T04:31:23Z
masukkan script iklan disini
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII nonaktif, Refly Ruddy Tangkere saat jalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (Foto : Suara.com)

Fokushukum.com, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda untuk menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII nonaktif, Refly Ruddy Tangkere.
Jaksa meyakini Refly Ruddy terbukti bersalah telah menerima suap terkait proyek jalan di Kalimantan Timur tahun anggaran 2018-2019.
“Menuntut, menyatakan terdakwa Refly Ruddy Tangkere secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama,” kata Jaksa KPK, Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan terhadap Refly Ruddy Tangkere, Rabu (27/5/2020).
Jaksa juga menuntut Refly Ruddy untuk dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp620 juta selambatnya satu bulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.
Jika dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, (diganti) pidana penjara selama satu tahun,” kata Jaksa Lie Putra.
Jaksa meyakini Refly Ruddy bersama Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, Andi Tejo Sukmono menerima suap dari bos PT Harlis Tata Tahta, Hartoyo.
Reffly Rudy dan Andi Tejo diyakini Jaksa menerima suap berupa uang tunai dengan total sekitar Rp9,001 miliar serta fasilitas tiket pesawat senilai Rp47 juta dan pembayaran biaya hotel senilai Rp25 juta.
Dari jumlah itu, Ruddy Refly diyakini menerima Rp1,4 miliar dan selebihnya diterima Andi Tejo.
Suap yang diberikan Hartoyo kepada Refly Ruddy dan Andi Tejo secara bertahap itu bertujuan agar PT Harlis Tata Tahta memenangkan lelang proyek preservasi SP3 Lempake–SP3 Sambera–Santan–Bontang–Sangatta senilai Rp155 miliar.
Preservasi itu terdiri dari proyek rekonstruksi jalan sepanjang 8,9 km dengan nilai Rp120,9 miliar, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan sepanjang 2 km senilai Rp9,91 miliar, pemeliharaan rutin Jalan sepanjang 153,6 km sebesar Rp23 miliar, pemeliharaan berkala jembatan sepanjang 126 meter sebesar Rp766 juta, dan pemeliharaan jembatan sepanjang 222,1 meter senilai Rp817 juta.
Seluruh pekerjaan itu dikerjakan sejak 26 September 2018–31 Desember 2019 dengan tambahan setahun masa pemeliharaan.
Atas tindak pidana yang dilakukannya, Ruddy Refly dan Andi Tejo diyakini Jaksa melanggar Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa KPK mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Refly Ruddy tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.
Selain itu, Jaksa menilai Refly Ruddy tidak menerangkan perbuatannya secara jujur. Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Refly Ruddy berlaku sopan selama proses persidangan dan belum pernah dihukum.
Jaksa KPK juga membacakan surat tuntutan terhadap Andi Tejo. Jaksa menuntut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.
Selain itu, Jaksa juga menuntut Andi Tejo dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2,3 miliar selambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. (rad)
Komentar

Tampilkan

Other Stories