Iklan

Kebijakan yang Dipaksakan, PNM BUMN Merugikan Rakyat Pembayar Pajak

5/28/2020, 05:52 WIB Last Updated 2020-05-28T01:24:00Z
masukkan script iklan disini

Gedung Kementerian BUMN (Foto : Ist)

Fokushukum.com, Jakarta - Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN merupakan upaya untuk mengatasi bangkrutnya BUMN dengan dana pajak yang dibayar oleh rakyat.  PMN BUMN jelas merugikan rakyat dan menguntungkan pemegang saham swasta dan asing di BUMN.

BUMN sudah adiktif dengan proyek proyek yang dibiayai dengan APBN. PMN sebagai tambahan modal dari negara jelas merupakan suntikan dana terhadap proyek proyek yang diorientasikan BUMN untuk mencari keuantungan.

PMN BUMN tersebut jelas menimbulkan keuntungan semu dalam seluruh profit yang diklaim oleh BUMN. Padahal atas dasar keuntungan tersebut terjadi bagi bagi deviden, tantiem dan bonus bagi pejabat BUMN.

PMN BUMM hanya menguntungkan pihak pemberi utang BUMN. Keuangan BUMN akan lebih difokuskan untuk membayar utang. Sementra proyek BUMN dibiayai dengan APBN. 

PMN BUMN menimbulkan moral hazard dalam BUMN karena keungan BUMN yang tengah terpuruk, harga saham BUMN yang jatuh, berpotensi di buy back oleh dana talangan APBN.  Ini berpotensi jadi bancakan. 

Tidak ada korelasi antara PMN BUMN dengan hajat hidup orang banyak. Semakin banyak dana PMN BUMN selama ini tidak berkorelasi dengan kemampuan BUMN dalam menjamin hajat hidup rakyat. PMN BUMN kepada sektor perbankan tidak relevan, itu sama saja negara membungakan uang pajak sangat tinggi kepada rakyatnya.

PMN BUMN kepada BUMN infrastruktur telah merugikan rakyat dikarenakan infrastruktur yang dibangun dengan dana PMN pada akhirnya dijual ke swasta. Ini bisa menimbulkan moral hazard pemegang saham swasta di BUMN. 

Di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh UMKM sebaiknya negara fokus membantu UMKM dan koperasi. Sehingga usaha rakyat tidak terjerat bunga bank yang tinggi. (Oleh : Salamuddin Daeng  Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI),
Komentar

Tampilkan

Other Stories