Iklan

GNPF-Ulama Sebut Kenaikan Iuran BPJS adalah Pelanggaran Hukum yang Sangat Serius

5/17/2020, 19:57 WIB Last Updated 2020-05-18T01:13:09Z
masukkan script iklan disini
Ketua Umum GNPF-Ulama Ust. Yusuf Muhammad Martak dan Sekretaris Jenderal Ust. Edy Mulyadi. (Foto : Instagram @gnpfulama.pusat)

Fokushukum.com, Jakarta - Keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 ditanggapi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama).

"Presiden sama sekali tidak memiliki empati atas beban dan penderitaan rakyat di tengah pandemi. Keputusan tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius," demikian pernyatan sikap GNPF-MUI yang ditandatangi oleh Ketua Umum Ust. Yusuf Muhammad Martak dan Sekretaris Jenderal Ust. Edy Mulyadi, di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Setidaknya ada 9 poin pernyataan GNPF-Ulama terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Padahal sebelumnya Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang menaikkan iuran BPJS telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA). 

Berikut ini adalah pernyataan sikap selengkapnya, sebagai berikut : 

1. Memprotes keras dan menolak dinaikkannya kembali iuran BPJS.

2. Mendesak Presiden segera mencabut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS tersebut.

3. Kenaikan iuran BPJS di tengah merosotnya daya beli, bahkan hilangnya penghasilan rakyat karena wabah Covid-19, dipastikan akan makin menyengsarakan rakyat.

4. Menaikkan iuran BPJS bukan satu-satunya cara mengatasi defisit perusahaan penyelenggara BPJS dan atau perekonomian negara. 

5. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah penderitaan rakyat  menghadapi pandemi virus Cina bertolak belakang dengan kewajiban negara melindungi segenap warga negara, seperti yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945.

6. Pelanggaran Presiden terhadap UU, apalagi konstitusi bisa berujung pada pemakzulan Presiden.

7. Keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagai bentuk pembangkangan hukum terhadap putusan MA, karena tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis.

8. Mengimbau kepada ummat Islam khususnya, dan rakyat Indonesia pada 
umumnya, untuk makin mendekatkan diri kepada Allah, memohonampunan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang kian berat.

9. Mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan tekad dan merapatkan barisan untuk melakukan perlawanan terhadap berbagai peraturan dan perundangan yang zalim dan menyengsarakan rakyat. (*/bud)

Komentar

Tampilkan

Other Stories