Iklan

Forum Akademisi Plus Bersikap terhadap Pemidanaan Farid Gaban oleh Politikus PSI

5/30/2020, 18:29 WIB Last Updated 2020-05-30T11:29:32Z
masukkan script iklan disini
Fokushukum.com, Jakarta - Forum Akademisi dan Praktisi Pecinta Kampung Kota akhirnya bersikap terhadap pemidanaan Farid Gaban oleh Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Kami mendesak PSI melakukan pemeriksaan secara internal terkait pelaporan oleh salah satu politikusnya ini. Sebagai partai yang lahir di era Reformasi, PSI berkewajiban untuk ikut menjaga dan merawat nilai-nilai demokrasi," demikian salah satu poin dalam pernyataan yang diterima Fokushukum.com, Jumat (30/5/2020).

Dijelaskan bahwa yang dimaksud menjaga dan merawat nilai-nilai demokrasi antara lain dengan mendorong kadernya untuk menghadapi kritik terhadap pemerintahan yang didukungnya secara elegan dan menghormati perbedaan, bukan dengan memakai cara pemidanaan.

Di bawah ini adalah pernyataan sikap Forum Akademisi dan Praktisi Pecinta Kampung Kota dan 12 tokohnya yang bersikap terhadap pemidanaan Farid Gaban oleh PSI, sebagai berikut : 

Saudara Farid Gaban, Wartawan Senior, Pendiri Yayasan Zamrud Khatulistiwa mengkritik langkah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Teten Masduki yang bekerja sama dengan ecomerce Bibli. 

"Rakyat bantu rakyat; penguasa bantu pengusaha. Gimana, nih, Kang Teten Masduki? How low can you go?" tulis Farid Gaban dalam cuitannya di akun Twitter @faridgaban, 21 Mei 2020.  

Terhadap kritik singkat di Twitter itu politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Ketua Umum Perhimpunan Cyber Indonesia, Muannas Alaidid melaporkan jurnalis senior Farid Gaban ke Polda Metro Jaya. 

Muannas melaporkan Farid dengan dugaan "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan" melalui media sosial, yang itu tertuang dalam nomor laporan: TBL/3.001/V/YAN 2.5./2020/SPKT PMJ tertanggal 27 Mei 2020.

Muannas menilai apa yang dilakukan Menteri KUKM itu baik karena pemerintah mengajak pengusaha membantu pedagang kecil di daerah yang kesulitan di masa pandemi COVID-19. Seperti dilansir Tirto.id, Muannas menilai cuitan Farid Gaban itu tidak sesuai keadaan sebenarnya dan menyesatkan opini pembaca, khususnya dengan menggunakan istilah penguasa. Ia menilai cuitan Farid Gaban itu mengesankan seolah-olah pemerintah tidak peduli rakyat dan hanya peduli pengusaha.

Padahal Menteri Koperasi Teten Masduki sendiri, mengaku menerima kritik atas program kerjasama itu, termasuk yang disampaikan Farid Gaban.
"Saya tidak anti kritik," ujar Teten menanggapi cuitan Farid, saat dihubungi Tempo pada Senin, 25 Mei 2020.

Menilai peristiwa hukum dan politik ini, kami Forum Akademisi dan Praktisi Pecinta Kampung Kota (FKK) berpendapat:

1. Kami menilai apa yang disampaikan Farid adalah bagian dari hak publik warga negara Indonesia dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah dan merupakan salah satu wujud kebebasan berekspresi yang itu dijamin Konstitusi, khususnya dalam Pasal 28E yang isinya menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." 

2. Kami mendesak Muannas Alaidid mencabut pelaporan terhadap Farid Gaban. Karena menurut hemat kami apa yang disampaikan Farid Gaban masih dalam batas-batas menyampaikan pendapat, kritik secara sehat dan jernih, atas kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian KUKM Teten Masduki. 
Menteri KUKM juga menilai apa yang disampaikan Farid sebagai kritik, dan itu menimbulkan pertanyaan soal siapa yang sebenarnya hendak diwakili oleh pelaporan ini sementara orang yang dikritik justru tak mempersoalkannya.

3. Kami mendesak pihak kepolisian untuk tidak memproses lebih lanjut pelaporan Muannas Alaidid terhadap Farid Gaban ini. Menimbang apa yang dilakukan Farid Gaban merupakan bagian dari kritik terhadap pemerintah dan bagian dari hak menyatakan pendapat yang dilindungi Konstitusi. Karena sebagai aparat penegak hukum, salah satu tugas polisi adalah melindungi warga negara seperti saudara Farid Gaban dalam menggunakan haknya yang dijamin Konstitusi.

4. Kami mendesak PSI melakukan pemeriksaan secara internal terkait pelaporan oleh salah satu politikusnya ini. Sebagai partai yang lahir di era Reformasi, PSI berkewajiban untuk ikut menjaga dan merawat nilai-nilai demokrasi, antara lain dengan mendorong kadernya untuk menghadapi kritik terhadap pemerintahan yang didukungnya secara elegan dan menghormati perbedaan, bukan dengan memakai cara pemidanaan. 

5. Kami mendukung penguatan ekonomi rakyat melalui sistem koperasi, kepemilikan usaha oleh rakyat, dan pemberdayaan menuju kesejahteraan rakyat berbasis keadilan sosial. Kami menyayangkan apabila dengan pelaporan Muannas Alaidid terhadap Farid Gaban mengakibatkan pengabaian esensi kritik mengenai pentingnya ekonomi lokal dan pemberdayaan warga. Kami menghimbau agar pemikiran mengenai penguatan ekonomi rakyat ini dilanjutkan, antara lain melalui diskusi dan debat publik yang menjadi tempat komunikasi pemerintah dan rakyat, menuju penyusunan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi.

6. Mendesak pemerintah memfasilitasi debat terbuka mencari format ideal pengembangan UMKM, terutama di masa krisis. Saat pandemi adalah momentum terbaik untuk meninjau kembali langkah-langkah dan membuat perubahan mendasar, untuk perubahan yang lebih baik. Jakarta, 29 Mei 2020

Forum Akademisi dan Praktisi Pecinta Kampung Kota :
I. Sandyawan Sumardi, Pekerja Kemanusiaan.
2. Hertasning Ichlas, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia
3. Muhammad Reza Sahib, KRuHA Indonesia
4. Abdurrahman Syebubakar, Ketua Institute for Democracy Education (IDe)
5. Samsudin, pegiat pendidikan konservasi satwa langka
6. M. Jehansyah Siregar, Dosen ITB.
7. Anwar "sastro" Ma'ruf, KPRI (Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia)
8. Hendro Sangkoyo, SDE
9. Mardiyah Chamim, PuanIndonesia.com
10. Suroto, Koperasi Trisakti, AKSES Indonesia
11. Amrul Hakim, Staf Redaksi Koperasi Sama Media Sama Sejahtera - KOSAMA, Indonesian Film Co-operative
12. Rita Padawangi, Dosen, Singapore University of Social Sciences (*/bud)
Komentar

Tampilkan

Other Stories