Iklan

Arteri Dahlan : Tidak Ada Ruang bagi Oknum Pembegal Pendapatan Negara di Bea Cukai

5/29/2020, 14:05 WIB Last Updated 2020-05-29T07:05:41Z
masukkan script iklan disini
Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan. (Foto : Instagram @arteriadahlan)
Fokushukum.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Arteri Dahlan berjanji akan tetap istiqomah, tetap konsisten dan masih mengawal proses penegakan hukum dan meminta penyidik Kejagung untuk tegak lurus satu frekwensi di dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai tahun 2018-2020.

Bahkan Menurut Arteri Dahlan kasus ini baru satu importir, di satu sektor dan di satu wilayah, masih banyak lagi yang dapat kita mintakan pertanghungjawaban hukumnya atau paling tidak klarifikasi publiknya.

Tentunya penuntasan pengusutan dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam proses import tekstil pada tanggal 2 Maret 2020 atas temuan fakta 27 kontainer milik PT. FIB (Flemings Indo Batam) dan PT. PGP (Peter Garmindo Prima) harga mati harus diungkapkan dan dimintakan pertanghungjawaban hukumnya.

“Ini kan sudah menginjak-injak hukum negara dan kedaulatan republik, apalagi dilalukan disaat negara sedang kesulitan mengurus jaring pengaman sosial di saat pandemik covud-19.” Ucap Arteri Dahlan Lewat Rilisnya kepada Realitarakyat.com, Kamis (28/5/2020).

Lanjut Arteri Dahlan, Saya sudah mengecek langsung, tidak hanya temuan terkait ketidaksesuaian mengenai jumlah dan jenis barang antara dokumen PPFTZ-01 keluar dengan isi muatan hasil pemeriksaan fisik barang oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, juga terdapat terdapat kelebihan fisik barang dan pemanfaat instrument safeguard, masing-masing untuk PT. PGP sebanyak 5.075 roll dan PT. FIB sebanyak 3.075 roll.

“Jadi sudah sangat keterlaluan, dan tidak cukup mencari siapa yang harus dihukum, akan tetapi kita harus usut tuntas sampai ke beneficial owner dari praktik koruptif seperti ini.

Saya juga akan mengecek langsung langkah dan guat penegakan hukum yang dilakukan Kejagung, jujur saya apresiasi mereka telah melakukan penggeledahan terhadap rumah 2 pejabat kantor Bea dan Cukai Batam, salah satunya Kepala KPU Bea dan Cukai Batam Susila Brata dan penggeledahan di rumah Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) KPU Bea dan Cukai Batam atas nama M Munif. Tapi itu belum cukup, merekan kan aktor yang diduga hanya bermain di permukaan, masih ada dan banyak lagi aktor2 lainnya, termasuk aktor intelektualnya .” Ucap Politisi PDIP Dapil Jawa Timur VI ini. (rea)
Komentar

Tampilkan

Other Stories